Painan, Padangkita.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan Dana APBN Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
“KPPN Painan mengelola APBN sebesar Rp1,66 triliun yang terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp1,41 triliun (84,82%), dan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp253,17 miliar (15,18%),” ungkap Kepala KPPN Painan, Refenalria Azwar, dalam keterangan tertulis, yang dikutip Padangkita.com dari laman Pemkab Pessel, Jumat (7/4/2029).
Adapun belanja Transfer ke Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp1.414.876.190.000, terealisasi Rp280.118.249.563, atau 19,80%, yang rerdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.
Kemudian, Belanja Pemerintah Pusat, sebesar Rp253.171.175.000, dengan realisasi Rp58.950.419.103, atau 23.28%, yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
Refenalria menyampaikan, sampai triwulan pertama 2023, KPPN Painan telah menyalurkan APBN untuk Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) sebesar Rp339,06 miliar atau 20.33 % dari pagu. Rinciannya, Transfer ke Daerah sebesar Rp280,11 miliar atau 19,80% pagu, dan belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp58,95 miliar atau 23,28 % pagu.
Transfer Ke Daerah yang disalurkan melalui KPPN Painan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), dan Insentif Fiskal (IF).
“Untuk DBH, DAU, dan IF baru disalurkan melalui KPPN mulai Tahun 2023 ini sesuai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” kata Refenalria.
Realisasi penyaluran DBH sampai dengan triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp2,42 miliar atau 2,1 % dari pagu Rp112,12 miliar.
Kemudian, realisasi penyaluran DAU sampai dengan triwulan I Tahun 2023 mencapai Rp233,92 miliar, atau 32,4 % dari pagu Rp722,58 miliar. Jumlah yang disalurkan terdiri dari DAU yang disalurkan rutin setiap bulan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum.
Untuk DAK memiliki 2 kategori, yaitu DAK Fisik dan DAK non-Fisik. Sampai dengan triwulan 1 Tahun 2023, baru ada penyaluran dari kategori DAK non-Fisik sebesar Rp43,77 miliar atau 10,76 % dari pagu Rp406,79 miliar. Jumlah penyaluran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, Fasilitasi Penanaman Modal, dan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas.
“Sementara itu untuk Dana Desa dan Insentif Fiskal belum ada penyaluran sampai dengan triwulan I Tahun 2023. Hal ini, karena KPPN Painan belum menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,” ungkap Refenalria.
KPPN Painan mengharapkan supaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa di awal triwulan II ini, agar manfaat dari APBN bisa dirasakan segera oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
Sementara itu, belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang disalurkan untuk Satuan Kerja dari 9 Kementerian/Lembaga yang berada diwilayah kabupaten Pesisir Selatan.
Realisasi belanja pegawai sampai dengan triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp38,44 miliar atau 22,68 % dari pagu Rp169,50 miliar. Belanja pegawai utamanya digunakan untuk menghasilkan output layanan SDM dan layanan publik. Anggaran terbesar untuk belanja pegawai berada pada Kementerian Agama, mencapai 62 % total pagu belanja pegawai.
Realisasi belanja barang sampai dengan triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp19,60 miliar atau 23,97 % dari pagu Rp81,77 miliar. Belanja barang digunakan untuk penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pendidikan, keagamaan, penyelenggaraan pemilihan umum, hukum dan peradilan, statistik, keuangan, dan pertanahan.
Pagu terbesar belanja barang terdapat pada 3 Kementerian/Lembaga yaitu Kepolisian sebesar Rp22,68 miliar untuk kegiatan penyediaan layanan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp16,52 miliar yang digunakan untuk dukungan kegiatan pentahapan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp9,48 miliar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sensus pertanian 2023.
Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024, KPPN Painan berkomitmen untuk membantu kelancaran penyelenggaran pemilu dengan memberikan pelayanan cepat dalam menyalurkan dana tahapan pemilu kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Polres Pesisir Selatan.
Realisasi belanja modal sebesar Rp900,27 juta atau sebesar 47,60 % dari pagu Rp1,89 miliar. Belanja modal tersebut digunakan untuk pembangunan pos pemilu, pengadaan penunjang pendidikan, dan peningkatan sarana kejaksaan.
Secara keseluruhan, kinerja APBN wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2023 sangat baik, yaitu mencapai 20,33 % dari dari total pagu anggaran.
Baca juga: Pemkab Pessel Tunda Pembangunan Gedung, Dana Dialihkan untuk Iuran BPJS Warga Kurang Mampu
“Capaian tersebut melebihi target penyerapan triwulan I sebesar 20%. Capaian yang baik ini tetap perlu dijaga agar setiap rupiah yang disalurkan menghasilkan output yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel),” demikian Rp339,06 miliar. [*/pkt]
