Puan Tegaskan PDIP dan Golkar Sepakat Jalani Pemilu 2024 dengan Gembira

Puan Tegaskan PDIP dan Golkar Sepakat Jalani Pemilu 2024 dengan Gembira

Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. [Foto: Ist. ]

Jakarta, Padangkita.com - PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar sepakat untuk menjalani Pemilu 2024 dengan sukaria dan riang gembira. Kedua partai nasionalis terbesar tersebut berkomitmen menghindari segala potensi perpecahan dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022).

“Kami berharap pemilu itu ajang pesta demokrasi yang aman, nyaman, tertib menjaga persatuan dan kesatuan. Tentu saja harus dilakukan dengan bersukaria, jadinya gembira, bukan terjadi perpecahan,” kata Puan.

“Sebagai pilar demokrasi, kami (parpol) menyepakati kapan waktunya bertanding dan kapan waktunya bersanding. Semua demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bangsa dan negara,” ujar Puan yang disambut tepuk tangan jajaran pengurus pusat kedua partai yang hadir.

Puan menekankan, bagian paling penting dalam Pemilu 2024 itu bukan hanya saat terjadinya perhelatan, namun adalah pascaperhelatan.

“Yaitu bagaimana kita bisa menjaga situasi bisa lebih kondusif dan situasi tetap lebih baik, dan rakyat tidak dirugikan,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini.

Lebih jauh, Puan menyampaikan PDI Perjuangan dan Golkar juga bersepakat untuk bersama-sama membangun bangsa.

“Bahwa sebagai partai naisonalis yang sama-sama sudah mengalami asam garam, pasang surut dalam dinamika membangun bangsa dan negara, kami sama-sama memahami dan menyepakati kita harus bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Apalagi situasi ekonomi pasca-covid hari-hari ini belum terlalu kondusif,” ungkap Puan.

Bukan hanya sepakat bersama-sama membangun bangsa, Airlangga bahkan berpendapat, “Untuk melanjutkan pembangunan, harus ada unsur dua parpol terbesar yaitu PDIP dan Golkar.”

Airlangga mengakui Pemilu Langsung yang dilakukan bangsa Indonesia sejak reformasi adalah atas persetujuan Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Yang menyetujui pemilu langsung itu Ibu Megawati. Sejarah ini yang mencatat hanya dua parpol, yaitu Golkar dan PDIP. Selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” kata Airlangga disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Soal kerja sama itu, Airlangga secara khusus memuji kepemimpinan Puan di DPR RI yang mengundangkan UU Nomor 2 Tahun 2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Bertemu di Monas, Puan Bacakan Pantun untuk Mas Airlangga

“Kalau pemerintah dan DPR tidak bareng, kita tidak bisa membayangkan bagaimana menghadapi Covid-19 ini,” kat Airlangga yang menyebut Indonesia menjadi 5 negara terbaik dalam penanganan penyebaran virus Corona tersebut. [*/pkt]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet