Lubuk Basung, Padangkita.com – Polemik kepengurusan Kerapatan adat Nagari (KAN) Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, memasuki babak baru.
Ninik Mamak nan Sapuluah bersama unsur pimpinan KAN Panampuang melaporkan dugaan intervensi dalam proses pergantian kepengurusan ke Ombudsman. Laporan itu sudah dilayangkan pada 6 Mei 2026.
Tak tanggung-tanggung, laporan itu juga ditembuskan ke Kejati Sumbar sebagai bentuk permintaan pengawasan terhadap proses yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme adat dan ketentuan berlaku di Panampuang.
Polemik memuncak dan melibatkan semua unsur pada rapat yang difasilitasi pemerintah daerah berdasarkan undangan camat Ampek.Angkek pada tanggal 25 April 2026 di Surau Kakbah Inyiak Tuah.
Rapat yang semula membahas ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantib) berkembang pada pembahasan kepengurusan KAN dan urusan kenagarian.
Ada dugaan keterlibatan pihak-pihak di luar Lembaga adat dalam proses yang berujung pada rencana pergantian kepengurusan.
Pada aturannya pengangkatan maupun pergantian pimpinan KAN seharusnya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat para penghulu serta unsur adat yang tergabung dalam Kenagarian Panampung.
Dalam laporan yang disampaikan ke Ombudsman Sumbar, Ninik Mamak nan Sapuluah meminta Wali Nagari Panampuang tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) serta mencabut SK 33/2024 tanggal 27 April 2026 atau mencabut turunanan apabila sudah diterbitkan.
Kemudian, meminta Bupati Agam, Kepala Inspektorat Kabupaten Agam, dan Camat Ampek Angkek menghentikan intervensi terhadap KAN Panampuang.
Terakhir, meminta pihak penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam proses tersebut, termasuk yang disebut dalam laporan.
Polemik ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hubungan antara Lembaga adat dan pemerintahan dalam pengelolaan kehidupan kenagarian.
Di Sumatera Barat, KAN merupakan Lembaga adat yang memiliki posisi penting dalam menjaga nilai, norma, dan tradisi Minangkabau.
Ombudsman sendiri memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa laporan masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan intervensi terhadap proses administrasi serta penyimpangan prosedur dalam pengambilan keputusan.
Ninik Mamak nan Sapuluah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek melayangkan laporan ke Ombudsman terkait penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Agam Benni Warlis. [*/red]