Padang, Padangkita.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menunjukkan komitmen menegakkan hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) berinisial F ditunda pelantikannya hari ini, karena adanya dugaan pelanggaran berupa pelecehan yang dilaporkan oleh seorang Polwan berinisial L.
Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin menyebutkan oknum perwira tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) agar kepastian hukum tetap terjaga sesuai prosedur yang ada.
Pernyataan tegas disampaikan dalam jumpa pers di ruang kerja Wakapolda Sumbar, Selasa (28/7/2026). Konferensi pers dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, didampingi oleh Kabid Propam Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, dan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Di hadapan wartawan, Brigjen Pol Solihin menegaskan bahwa jajaran pimpinan Polri berkomitmen untuk tidak diskriminatif dalam menangani personel yang bermasalah, tanpa melihat tinggi rendahnya pangkat atau jabatan.
“Siapa pun petugas yang sedang menghadapi permasalahan atau perkara tentu tidak akan dilantik, dan saat ini proses pemeriksaan sudah berjalan. Instruksi Bapak Kapolda sangat tegas, tidak ada toleransi bagi siapa pun karena semua sama di mata hukum,” kata Wakapolda.
Terkait status oknum terlapor berinisial F yang disorot publik, Wakapolda memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini ditunda pelantikannya dan tengah menjalani pemeriksaan mendalam oleh Bidang Propam. Proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum.
“Yang bersangkutan menunggu proses, sementara tidak dilantik. Nanti tentu ada pada proses pemeriksaan, sidang, hingga putusan. Percayalah, makin tinggi orang yang berbuat salah, makin tinggi pula sanksinya. Tidak ada diskriminasi,” tambahnya.
Brigjen Pol Solihin juga menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan akan semakin berat bagi personel dengan pangkat yang lebih tinggi jika terbukti bersalah.
Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, menjelaskan bahwa Polda bergerak cepat menindaklanjuti laporan aduan dari korban, seorang Polwan berinisial L.
Sejumlah langkah investigasi telah dilakukan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi dan ahli psikologi hingga pengamanan barang bukti berupa dokumen dan tangkapan layar (screenshot).
Dalam penanganan perkara ini, Bidang Propam Polda Sumbar menjerat oknum terlapor dengan Pasal 5 ayat (1) hurug g karena dinilai gagal menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan hukum, kejujuran, serta penjunjungan tinggi terhadap HAM.
Selain itu, penyidik turut menerapkan Pasal 6 angka 1 huruf a yang mewajibkan setiap personel Polri untuk memberikan teladan dan kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
Baca juga: Polda Sumbar dan Pemprov MoU Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi
Saat ini, seluruh berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tersebut sedang dimatangkan untuk segera dibawa ke tahap persidangan kode etik. Polda Sumbar turut mengapresiasi peran aktif media dan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial guna mewujudkan penegakan hukum yang adil di tubuh kepolisian. [*/pkt]