Jakarta, Padangkita.com - Kabar bahagia untuk petani Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah agar secepatnya subsidi pupuk kepada petani ditingkatkan dua kali lipat dari jumlah yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini.
Dia menilai petani adalah ujung tombak masa depan pangan Indonesia yang tidak boleh diabaikan. Namun kondisinya harga pupuk saat ini mengalami kenaikan yang sangat drastis, sehingga membuat para petani menjerit.
“Pemerintah tidak boleh abai dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan subsidi pupuk minimal dua kali lipat dari yang ada sekarang. Sekaligus menata distribusi dan penyaluran pupuk yang muncul di APBN kita,” kata Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/1/2022) lalu.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, sampai pekan ini distribusi pupuk belum tercukupi hingga 50 persen dari kebutuhan subsidi yang seharusnya diproduksi. Sebab itu, dia bakal memanggil kementerian terkait untuk menelusuri musabab persoalan tersebut.
“Mau tidak mau DPR akan melakukan penelusuran melalui berbagai kementerian sehingga ada langkah-langkah anggaran yang tidak abai terhadap tuntutan yang sudah lama membuat menderita para petani kita,” tegas pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.
Di sisi lain, Gus Muhaimin menyatakan bahwa kelangkaan pupuk nampaknya sudah lama tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Padahal, sejumlah petani sudah secara langsung menyampaikan aspirasi terkait persoalan itu kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Indramayu, Jawa Barat.
Baca Juga : SPI Keluhkan Harga Pupuk Subsidi yang Meroket 100 Persen
Kondisi ini disebut Gus Muhaimin menjadi pertanda bahwa harus ada langkah darurat dari pemerintah, serta memerlukan penanganan yang sistematis agar keluhan ini tidak berkepanjangan. Selain itu, ia juga mendorong beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan yang terkait segera berkoordinasi dalam satu langkah-langkah yang konkret.
“(Kelangkaan pupuk) bahkan 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini. Pak Jokowi mendapatkan keluhan ketika berkunjung ke Indramayu beberapa waktu yang lalu,” tutupnya. [*/Pkt]
