DALAM sepuluh tahun terakhir relasi Sumatera Barat (Sumbar) dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan tidak semantap masa-masa sebelumnya. Bahkan ada kesan, dalam satu dasawarsa terakhir, Sumatera Barat di bawah pimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Mahyeldi Ansharullah, dalam batas tertentu, cenderung "beroposisi" dengan penguasa politik di tingkat pusat.
Munculnya kesan semacam itu sulit dibantah. Perbedaan lanskap politik di tingkat pusat dan daerah Sumatera Barat dianggap sebagai penyebab terjadinya gap dalam relasi Sumatera Barat dengan pemerintah pusat. Tiga kali pelaksanaan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) terakhir, yakni Pilpres 2014, 2019 dan 2024, menghasilkan konstelasi politik yang berbeda antara Sumatera Barat dengan di tingkat nasional.
Bandingkan dengan masa sebelumnya. Ketika Pilpres langsung pertama dilaksanakan pada tahun 2004, konstelasi politik yang terbentuk di tingkat nasional tidak jauh berbeda dengan di Sumatera Barat. Pasangan capres-cawapres yang unggul di tingkat nasional (pada putaran kedua), yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, juga dipilih mayoritas rakyat Sumatera Barat. Partai-partai pendukung SBY-JK di tingkat nasional juga merupakan partai-partai yang punya "kaki" cukup kuat di ranah Minang.
Pada masa ini beberapa tokoh Minang juga masuk ke dalam Kabinet. SBY juga dianggap menghargai budaya dan sejarah orang Minang, karena menetapkan Mohammad Natsir sebagai pahlawan nasional dan momen PDRI sebagai Hari Bela Negara. Tidak hanya itu, SBY juga rajin berkunjung ke Sumatera barat. Dalam salah satu kunjungannya, SBY pernah empat hari empat malam di ranah Minang.
Pada Pilpres 2009, lanskap politik yang terbentuk di tingkat pusat juga tidak banyak berbeda dengan di Sumatera Barat. Pasangan SBY-Boediono menang satu putaran. Di Sumatera Barat, pasangan capres-cawapres yang sama-sama berasal dari Jawa Timur itu menang besar, tidak hanya atas Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, tetapi juga atas JK-Wiranto.
Pasca Pilpres, beberapa tokoh asal Minang masuk ke Kabinet SBY-Boediono. SBY bahkan menarik Gubernur Gamawan Fauzi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri, seolah melanjutkan “tradisi” pada masa Orde Baru dan masa transisi Orde Baru ke era reformasi di mana mantan Gubernur Sumatera Barat selalu diangkat menjadi Menteri. Gubernur berikutnya (setelah setahun Gubernur 'transisi' Marlis Rahman), Irwan Prayitno, yang terpilih dalam Pilgub 2010, berasal dari PKS, partai yang menjadi anggota Koalisi Pemerintah.
Namun Pilpres 2014 menghasilkan cerita yang lain lagi. Pilpres yang hanya diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa versus Joko Widodo-JK ini, pasangan Jokowi-JK tampil sebagai pemenang. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu menjadi presiden ketujuh. Namun di Sumatera Barat, mayoritas rakyatnya memilih Prabowo-Hatta. Di daerah ini, suara Jokowi kecil sekali.
Tidak hanya hasil Pilpres, hasil Pilgub Sumatera Barat juga seolah menguatkan kecenderungan tidak linearnya lanskap politik lokal dan nasional. Ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden pada 2014, Sumatera Barat sedang dipimpin Gubernur Irwan Prayitno dari PKS, salah satu partai yang dianggap paling kontra Jokowi dan PDIP dalam Pilpres dan pasca Pilpres. Sikap "garis keras" Sumatera Barat itu praktis berlanjut karena Irwan kembali terpilih pada Pilgub 2015.
Walaupun demikian, pasca-Pilpres, Jokowi tetap mengangkat beberapa putra Minang menjadi Menteri, seperti Andrinof Chaniago dan Rizal Ramli, walaupun usianya dalam Kabinet kurang dari setahun. Jokowi juga beberapa kali berkunjung dan membangun sejumlah proyek besar di daerah ini.
Ketika rivalitas Jokowi versus Prabowo berulang pada Pilpres 2019, di mana Jokowi kembali menang untuk masa jabatan keduanya, mayoritas rakyat Sumatera Barat kembali menjatuhkan pilihannnya pada Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dalam suasana polarisasi yang tajam dan diwarnai politik identitas yang kental, keunggulan Prabowo atas Jokowi di daerah ini bahkan lebih telak lagi dibandingkan Pilpres sebelumnya.
Pada Pilgub 2020, Sumatera Barat kembali dipimpin kader PKS lainnya, Mahyeldi. Pada mulanya kecenderungan garis keras Sumatera Barat terhadap Jokowi dan lingkaran kekuasaannya tidak berkurang. Namun sejak Prabowo bergabung ke Kabinet Jokowi-Maruf Amin, dan terutama sejak Sumatera Barat dilanda banyak sekali bencana, selain Covid 19, sikap “keras” elite politik di daerah ini mulai berkurang.
Memang pada periode kedua Jokowi ini, yang terlihat, tidak ada lagi perwakilan Minang di Kabinet. Padahal dulu, bahkan pada masa Soekarno dan Megawati sekalipun, masih ada tokoh asal Sumatera Barat dalam Kabinet. Selain itu, sejak 2019, Jokowi juga jarang berkunjung ke Sumatera Barat. Masuknya Gerindra dan PAN (yang notabene punya “kaki” cukup kuat di daerah ini) ke koalisi Jokowi-Maruf juga tidak meningkatkan approval rating rakyat Minang pada pemerintah pusat.
Tidak heran, Pilpres 2024 lalu kembali menghasilkan lanskap politik yang berbeda antara Sumatera Barat dengan di tingkat nasional. Capres dukungan mayoritas rakyat daerah ini (Anies Baswedan) kalah di tingkat pusat. Bagi Sumatera Barat lima tahun ke depan, kepresidenan Prabowo tentu dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 ini tidak juga menampilkan corak yang "akomodatif" dengan penguasa politik di pusat.
Perbedaan lanskap politik pusat-daerah itu mungkin tidak terlalu masalah, jika ada pihak yang punya kapasitas sebagai "jembatan" yang menghubungkan Sumatera Barat dengan penguasa politik di pusat. Di masa sebelumnya, jembatan kesepahaman itu bisa terbangun ketika masih adanya tokoh-tokoh Minangkabau yang berperan di tingkat nasional. Adanya tokoh-tokoh asal Sumatera Barat di dalam kabinet dengan segala kapasitas yang diperlukan, misalnya, dapat menjadi representasi (kepentingan) daerah di tingkat pusat.
Baca juga: Calon Wali Kota Padang
Masalahnya, berdasarkan pengalaman satu dekade terakhir, mereka yang mestinya dapat menjadi "penghubung" antara pusat dan daerah justru tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Dalam konteks ini, kita melihat peran Gubernur Sumatera Barat sejak 10 tahun terakhir dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Alih-alih sebagai "jembatan" dimaksud, Gubernur dan elite politik dominan di Sumatera Barat justru terkesan masuk ke dalam pusaran relasi pusat-daerah yang tidak konstruktif bagi kepentingan daerah.
Penulis: Israr Iskandar, Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (Unand)
