Pernyataan Puan Soal Orang Minang dan Pancasila Dibahas Dalam Seminar di Bukittinggi

Pernyataan Puan Soal Orang Minang dan Pancasila Dibahas Dalam Seminar di Bukittinggi

Anggota DPR Tifatul Sembiring. [Foto: Ist.]

Bukittinggi, Padangkita.com - Pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang berharap warga Sumatra Barat (Sumbar) mendukung negara Pancasila, masih menjadi perbincangan.

Statemen Puan itu masih membekas di benak puluhan kader Partai PKS Sumbar yang mengikuti seminar di Gedung Tri Arga Bukittinggi, Sabtu (23/10/2021).

Politisi PKS Tifatul Sembiring menyebut sejak dahulu orang Minang sangat egaliter menghargai pendapat, kokoh dalam persatuan, dan sudah terbiasa dalam musyawarah.

“Prof Muhamad Yamin pencetus Pancasila itu adalah orang Minang. Sejak jaman penjajahan, tokoh bangsa lahir dari Sumatra Barat. Saat melakukan kritik, orang Minang terbiasa dengan pepatah petitih, tidak justru mengemukakan satire tajam,” kata Anggota DPR ini.

Kendati demikian, Tifatul menilai statemen Puan Maharani adalah harapan agar nilai-nilai Pancasila itu terus dipertahankan oleh warga Sumbar.

“Karena yang berbicara adalah politikus tentu akan muncul multi tafsir. Kami harap, setelah ini politikus menempuh berbeda cara dalam berbicara, serta berhati-hati. Sebab keragaman adat budaya, menuntut berbeda cara untuk bicara,” katanya.

Tifatul memprakarsai seminar dengan topik “Bagaimana Orang Minang Mempraktekkan Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari”.

Tampil sebagai pemateri pada kesempatan itu di antaranya Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudi Latif, Budayawan Minang, Yus Dt Parpatiah, serta Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dan Chairul Anwar.

Untuk mengupas lebih dalam tentang nilai Pancasila yang dianut oleh warga Sumbar, sambung Tifatul, maka dalam seminar ini ia melibatkan pakar yang independen, Prof Yudi Latif dan Yus Dt Parpatiah.

Kata Tifatul, beberapa hal yang menyelamatkan di masa pandemi Covid-19 adalah nilai pancasila. Katanya, warga Indonesia adalah yang paling dermawan di dunia.

“Pancasila itu problemnya ada di kalangan elit. Belum tentu yang paling getol menyuarakan Pancasila lebih Pancasilais daripada masyarakat bawah,” tegas Tifatul.

Sementara itu, Prof Yudi Latif dalam paparannya menyebut nilai kepancasilaan seseorang itu bisa naik dan turun. Sama halnya dengan iman.

“Tonggak moral harus diperkuat sebagai basis nilai. Banyak pemimpin yang secara individunya baik. Tapi ketika dia tidak lagi peduli saat birokrasi bermasalah, nah ini nilai Pancasilaisnya sudah tercemar,” kata Prof Yudi.

Ia menyarankan agar kalangan elite menjalin komunikasi politik yang efektif dengan akar rumput.

“Basis nilai Pancasila harus diturunkan ke setiap cermin perilaku. Jangan biarkan pemilu terlalu mahal. Jika biaya pemilu sudah mahal, itu sudah menjadi karpet merah bagi pemodal,” singgungnya.

Pada kesempatan yang sama, Yus Dt Parpatiah mengeklaim etnis Minang sudah dahulu dari yang lain di berbagai sisi kehidupan bernegara. Katanya, orang Minang sudah berbuat sebelum yang lain memikirkan.

“Tahun 1948, PBB mendeklarasikan HAM. Padahal, ratusan tahun lalu di Minangkabau sudah dipraktikkan dengan pepatah, lamak di awak katuju dek urang, awak mandapek urang ndak kahilangan,” sebutnya.

Contoh lain, sistem penawaran tertutup atau tender baru dikenal belakangan ini. Kata Yus, praktik ini sudah ada di Minangkabau dengan contoh tradisi marosok saat berlangsungnya jual beli sapi.

“Oleh pendiri bangsa ini, Falsafah ABS SBK diambil menjadi intisari Pancasila,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka seminar itu menyebut etnis Minangkabau yang terbilang minoritas di Indonesia, telah menyumbangkan pemikiran luar biasa sebagai pondasi lahirnya Pancasila.

Baca juga: Puan Maharani dan Megawati adalah Orang Minang

“Etnis Minang di Indonesia tercatat 4 persen. Belum ada ditemui perkampungan orang Minang, karena di manapun merantau, mereka mudah menyatu,” katanya.[*/pkt]

Baca Juga

Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet