Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk kembali memahami esensi dan filosofi ditetapkannya otonomi daerah.
Menurut Mahyeldi, sejatinya otonomi daerah menjadikan daerah lebih leluasa dalam mempercepat pembangunan dan mencapai kemandirian fiskal, dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan.
"Setelah 27 tahun berlalu, kita perlu mengevaluasi kembali perjalanan otonomi daerah ini, apakah telah mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, atau mungkin belum, perlu kita cermati kembali, dan jadikan sebagai bahan evaluasi," kata Mahyeldi saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Provinsi Sumbar 2023 di halaman Kantor Gubernur, Sabtu (29/4/2023).
Mahyeldi mengakui, bahwa hingga saat ini tujuan dari otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Otonomi daerah serasa belum berjalan sesuai dengan esensinya.
"Demikian juga dengan dampak dari otonomi daerah tersebut, belum terlihat di banyak daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat," ujarnya.
Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang PAD-nya di bawah 20 persen dari APBD, sehingga masih sangat bergantung pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa.
Sebagian lainnya, memang ada daerah sudah lebih berkembang dan maju, namun ruang fiskal tetap saja belum memadai untuk akselerasi pembangunannya.
"Inilah yang menjadi tantangan bagi kita, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Mencari peluang dalam keterbatasan dan untuk melakukan evaluasi, strategi jitu untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien," ingatnya.
Mahyeldi menyebutkan pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dan inovasi serta kerja sama. Baik antarpemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga. Sehingga berbagai potensi yang terdapat di daerah mampu memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD.
"Di sinilah ujian, sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship untuk menangkap peluang yang ada dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal dan kewenangan yang diberikan," terang Mahyeldi.
Selanjutnya, kata Mahyeldi, program penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat memakai produk dalam negeri untuk pemulihan ekonomi nasional, dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen. Bukan importir, sehingga membuka kesempatan berusaha untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan di daerah.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Minta Kabupaten/Kota Data Bangunan Tinggi untuk Shelter Jika Tsunami
"Ini yang perlu kita dukung. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan prorakyat dan mendorong tingkat produktivitas masyarakat. Saya meminta seluruh OPD agar dalam perencanaan kegiatan, penggunaan produk lokal atau produk dalam negeri harus menjadi prioritas, namun tetap menjaga dan mempertimbangkan standar dan kualitas minimal," kata Mahyeldi. [*/pkt]
