Padang, Padangkita.com - Selain peningkatan kesejahteraan, perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi dan peningkatan Integritas penyelenggara pemerintahan, diyakini menjadi solusi penting untuk menekan kasus tindak pidana korupsi.
Hal ini menjadi diantara arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat kerja kerja secara virtual dengan kepala daerah se-Indonesia, yang diikuti Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, di Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (24/2/2022).
Selain Mendagri, turut hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, serta Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas. Turut mendampingi gubernur, Kepala Dinas Kominfotik SUmbar Jasman Rizal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Doni Rahmat Samulo, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rosail Akhyari.
Dalam arahannya, Mendagri menyebut, rapat kerja ini dalam rangka menekan atau pencegahan angka kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Banyaknya pejabat publik terkena operasi tangkap tangan KPK, berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik pada pemerintah jadi menurun.
Tiga hal penyebab utama korupsi menurut Tito adalah sistem yang lemah atau buruk, integritas rendah serta budaya. "Karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, yang mengurangi kontak fisik, digitalisasi berbagai bidang," kata Tito.
Menyikapi amanat Mendagri, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut positif arahan tersebut. Menurutnya hal itu perlu ditindaklanjuti dalam rangka menunjukkan prestasi dan akomodasi produk-produk lokal yang bisa dipasarkan seperti yang disampaikan oleh LKPP .
"Dan terkait indikasi korupsi, maka diharapkan bagi seluruh OPD dan juga bagian barang dan jasa bisa meminimalisir potensi korupsi dengan melakukan tender-tender barang yang tidak bersentuhan dengan pihak ketiga/pihak yang lain. Sehingga memang semuanya sudah berjalan secara online," kata gubernur.
"Selain itu kita juga berpikir tentang kualitas pekerjaan kita. Dan diharapkan kita sebagai OPD sebagai penanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa betul betul mengkaji kualitas bekerja yang terbaik.
Baca Juga : Kejari Kota Padang Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI
"Mari kita patuhi aturan yang ada. Sekali lagi mari kita berikan kualitas pekerjaan yang terbaik untuk pembangunan di Sumbar dan mematuhi peraturan yang ada," sambung Gubernur yang akrab disapa Buya tersebut. [*/Pkt]
