Perhutanan Sosial di Sumbar Terbukti Mampu Cegah Penebangan Liar dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Padangkita.com: Luas Tutupan Hutan Sumbar, Berita Sumbar Terbaru, Berita Padang Terbaru, Hutan Sumbar, KKI Warsi Sumbar,

Ilustrasi Hutan. [Foto: pixabay.com]

Berita Sumbar terbaru: Data Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi memang menunjukkan selama setahun ini terjadi penurunan tutupan hutan di Sumatra Barat (Sumbar) seluas 8.015 hektare.

Padang, Padangkita.com - Data Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi memang menunjukkan selama setahun ini terjadi penurunan tutupan hutan di Sumatra Barat (Sumbar) seluas 8.015 hektare. Namun, di sisi lain terjadi peningkatan perluasan perhutanan sosial.

Perhutanan sosial merupakan pengelolaan hutan oleh masyarakat berbasis pada kelompok tani. “Secara umum di Sumbar terjadi penurunan luas hutan. Namun juga terjadi perluasan perhutanan sosial.

Hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial), di antaranya memiliki sumbangsih dalam penutupan hutan,” kata Direktur KKI Warsi Rudi Syaf, Selasa (22/12/2020) di Padang.

Di tengah terjadinya penurunan tutupan hutan oleh aktivitas penebangan kayu tanpa izin, dan penambangan ilegal, perhutanan sosial menjadi solusi reforestasi.

“Itu memberikan harapan bagi kita untuk ke depannya arah Sumbar mengelola kawasan hutannya lebih baik, apabila masuk skema perhutanan sosial,” ungkap Rudi.

Selain itu, pengelolaan hutan melalui KUPS membuktikan adanya peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya pertanian beras organik di Jorong Simancuang Kabupaten Solok Selatan (Solsel) yang mampu menjual belasan ton beras organik sejak tahun 2019.

“KUPS Simancuang pada tahun lalu panen beras organik mencapai 20,8 ton sedangkan kebutuhan konsumsi lokal Simancuang hanya 3 ton saja. Surplus beras sekitar 18 ton pengembangan bisnis beras organik,” tambahnya.

Menurut Rudi Syaf pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial juga turut mencegah penebangan dan penambangan ilegal.

“Ide Warsi mendorong rekognisi, ketika ekonomi dari sektor pertanian membaik pasti orang akan meninggalkan pertambangan, karena kerja pertambangan yang berat,” ujarnya.

Sementara itu, di Sumbar terdapat 3 KUPS yang telah berstatus sebagai KUPS Berjaya yang mana telah memiliki kelembagaan, rencana usaha, dan jaringan pasar. Misalnya, Beras Simancuang, Getah Pinus Simarasok, dan Rotan Manau Koto Baru Korong Nan Ampek (KBKA) Pesisir Selatan.

Baca juga: Setahun Luas Hutan di Sumbar Berkurang 8.015 Hektare, Paling Parah Terjadi di Kepulauan Mentawai

KUPS Mandiri yang telah memiliki produk, kelembagaan, dan rencana usaha seperti Teh Gambir Simpang Kapuk dan Ekowisata Lubuk Karak. Ada juga KUPS dengan status pertengahan, seperti Ekowisata Agrofest Apel Surian. [pkt]


Baca berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Audit Berlapis Demi Akuntabilitas: KKI Warsi Jamin Transparansi Dana Lingkungan REDD+ GCF.
Audit Berlapis Demi Akuntabilitas: KKI Warsi Jamin Transparansi Dana Lingkungan REDD+ GCF.
Rp56 Miliar untuk Hutan Sumbar: Atasi Perubahan Iklim, Dana Disalurkan Langsung ke Masyarakat
Rp56 Miliar untuk Hutan Sumbar: Atasi Perubahan Iklim, Dana Disalurkan Langsung ke Masyarakat
KKI Warsi dan Masyarakat Adat Dorong Penetapan Perda Masyarakat Hukum Adat di Limapuluh Kota  
KKI Warsi dan Masyarakat Adat Dorong Penetapan Perda Masyarakat Hukum Adat di Limapuluh Kota  
Tak Mau Bencana Terulang, 6 Nagari di Sumpur Kudus Perkuat Pengamanan Perhutanan Sosial 
Tak Mau Bencana Terulang, 6 Nagari di Sumpur Kudus Perkuat Pengamanan Perhutanan Sosial 
KKI WARSI Perkuat Sinergi dengan Media dan CSO untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Sumbar
KKI WARSI Perkuat Sinergi dengan Media dan CSO untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Sumbar
Terima Kunjungan Komunitas Forest Guardian, Pemprov Sumbar Dukung Kampanye Lingkungan
Terima Kunjungan Komunitas Forest Guardian, Pemprov Sumbar Dukung Kampanye Lingkungan