Painan, Padangkita.com - Forum Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pessel (Pesisir Selatan), meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberhentikan seorang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) berinisial Ry.
Sebab, Ry diduga telah melakukan perbuatan tak senonoh, mengganggu istri seorang wali nagari, yang tak lain adalah istri dari Ketua Forum Wali Nagari Batang Kapas sendiri.
Ketua Forum Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas, Ulil Amri mengatakan, akibat hal tersebut, Forum Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas secara resmi menolak keberadaan Ry.
"Secara resmi surat permintaan penggantian RY, sudah langsung kami kirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar dan Kabupaten serta Camat. Kami meminta ia dipindahkan dari Batang Kapas," ungkap Ulil Amri.
Ulil Amri mengungkapkan, peristiwa perbuatan amoral oknum PDTI disampaikan oleh istrinya, berupa bukti perbuatan pelaku. Bukti tersebut adalah berupa tangkapan layar video call pelaku kepada istri Ulil Amri.
Dalam handphone sang istrinya, Ulil Amri menemukan bukti video call pelaku Ry dalam keadaan telanjang. Video callitu tersimpan dalam berbentuk screenshot. Jelas terlihat, Ry tanpa pakaian.
"Ry menelepon video WhatsApp. Itu dilakukan akhir Desember 2021, dan istri saya mengakui Ry mengganggunya menelepon video saban hari dengan aksi telanjang," ujarnya.
Awalnya, hal itu sempat dicoba didiamkan oleh Ulil Amri dan istrinya, sembari berharap pelaku berubah. Namun, perbuatan pelaku malah makin menjadi-jadi.
Oleh sebab itu, sebagai Ketua Forum Nagari dan sebagai suami korban, ia meminta Ry segera mendapat sanksi. Ia berharap, Kemendes PDT dan Transmigrasi bisa mengeluarkan surat pemberhentian pelaku sebagai PDTI Batang Kapas.
"Saya menilai ini sangat tidak pantas dan atas kesepakatan Forum Nagari Batang Kapas, kami sepakat Ry untuk diganti dan diberhentikan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Forum Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas telah mengirim surat resmi kepada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Pessel.
Selain TAPM Pessel, Forum Nagari Wali Nagari Batang Kapas juga menembuskan surat tersebut ke Ketua Tim KPW II Sumbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumbar dan Kabupaten Pessel.
Menurut Ulil Amri, surat itu tertanggal 4 Januari 2022 lalu, ia mengharapkan surat itu segera menjadi pertimbangan Kemendes PDT dan Transmigrasi melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
"Sebab kalau tidak segera dipindahkan akan membuat koordinasi Ry tidak berjalan di Batang Kapas. Karena kami telah sepakat menolaknya," tegasnya.
Koordinator TAPM Pessel, Budi membenarkan adanya surat Forum Wali Nagari Batang Kapas terkait pelaporan perbuatan amoral oknum PDTI dari Forum Wali Nagari Batang Kapas.
Ia mengatakan, terkait pelaporan tersebut pihaknya sudah menindaklanjuti ke tingkat Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) II Sumbar dan meneruskan ke Kemendes PDT dan Transmigrasi.
Namun, sejauh ini terkait hal tersebut pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari KPW II Sumbar dan Kemendes PDT Transmigrasi.
Baca juga: Bocah 12 Tahun di Pessel Dilaporkan Hanyut saat Mancing di Sungai
"Kita masih menunggu kebijakan lanjutan dari pimpinan. Dan, kewenangan itu ada Kemendes PDT dan Transmigrasi langsung," tuturnya. [amn/pkt]
