Tak Ada Perhatian Perhatian Pemprov
Soal kapan 2 alat ekstraksi tes PCR kembali berfungsi normal, Andani menyatakan masih diupayakan. Namun dia menyesalkan sikap Pemprov Sumbar yang tak peduli dengan laboratorium
“Diperbaiki atau diganti alat tersebut, tetap saya yang memikirkan. Tak ada perhatian Pemprov. Bahkan, reagen dan tenaga hingga kini tak ada yang dibantu,” ujar Andani.
Kini, lanjut Andani, ada sekitar 140 anggota atau pegawai laboratorium yang bekerja. Dengan rusaknya 2 alat ekstraksi, pegawai tersebut harus memeriksa secara manual. Namun, kendalanya ruang laboratorium tak memadai.
Menurut Andani, renovasi ruangan laboratorium telah disetujui DPRD Sumbar tahun 2020 lalu. Namun, entah kenapa, ditunda ke tahun 2021. Jika, anggaran renovasi tersebut dapat direalisasikan 2020, maka lanjut Andani, laboratorium kini bisa lebih luas. Dan, pekerjaan pemeriksaan PCR, meskipun secara manual tidak akan seberat saat ini.
“Laboratorium itu harus luas, sebab banyak tahapan-tahapan dalam pemeriksaan yang butuh ruangan-ruangan khusus. Kalau sekarang, apalagi pemeriksaan secara manual, semua menumpuk. Sangat berisiko,” ungkap Andani.
Soal penundaan anggaran untuk laboratorium, Andani mengaku tak habis pikir. Padahal, lanjut dia, selama ini pemeriksaan semua sampel di laboratorium yang dipimpinnya tak pernah dibayar. Sementara di daerah lain, semua laboratorium menetapkan tarif sendiri.
Sekadar diketahui, untuk pemeriksaan PCR jelas tidak murah. Harganya bisa mencapai Rp900 ribu per sampel. Harga ini merupakan tarif tertinggi sesuai surat edaran Menkes No. HK02/02/I/3713/2020.
Nah, jika pemeriksaan sampel hingga 7.000 per hari, setidaknya biaya yang harus dibayarkan ke laboratorium Unand Rp6,3 miliar per hari. Sebulannya, bisa mencapai Rp189 miliar.
Oleh sebab itu, kata Andani, semestinya Sumbar memperlihatkan dukungan yang lebih besar ke laboratorium Unand. Kini, lanjut dia, jangankan dukungan, anggaran yang sudah disetujui pun ditunda-tunda.
“Saya tidak tahu apa alasannya, kenapa setelah DPRD setuju, anggaran tersebut malah ditunda,” ujar Andani.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi, yang dihubungi terpisah mengakui memang ada penundaan anggaran untuk laboratorium Unand, dari 2020 ke 2021. Namun, kata dia, hal itu bukan tanpa alasan. Penundaan itu, lanjut Arry merupakan hasil pembicaraan dan kesepakatan banyak pihak.
“Itu hasil pembicaraan dan kesepakatan bersama,” ujar Arry.
Ia menjelaskan, bantuan hibah untuk laboratorium Unand tersebut telah diserahkan ke Unand. Jumlahnya, Rp9 miliar. Sebelumnya, diusulkan Rp14 miliar. Namun setelah dibahas bersama-sama, diputuskan sebanyak Rp9 miliar.
Baca juga: 2 Alat Pemeriksaan PCR Laboratorium Unand Rusak, Pegawai Terpaksa Bekerja Siang Malam Tanpa Insentif
“Jadi, waktu itu pembahasannya akhir 2020 tidak mungkin dicairkan. Berdasarkan pembicaraan bersama Sekda, Badan Keuangan Daerah dan lainnya, disepakati untuk ditunda ke 2021. Nota hibahnya sudah ditandatangani, sejak Maret (bantuan anggaran) sudah di keuangan Unand,” jelasnya. (*/pkt)
