Muaro Sijunjung, Padangkita.com - Bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19, belum didistribusikan satupun di Kabupaten Sijunjung.
Penyebabnya, Pemkab Sijunjung masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait penyaluran bantuan tersebut.
"Pemkab Sijunjung masih menunggu regulasi atau petunjuk dari provinsi. Itu sangat penting karena kita akan menggunakan anggaran yang besar. Untuk itu kita imbau masyarakat tetap tenang san sabar menunggu," ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung Yofritas pada Padangkita.com, Sabtu (18/4/2020).
Ia menyebut saat ini pendataan penerima bantuan lebih diperketat. Hal itu, kata dia, untuk menghindari terjadinya penerima ganda.
"Pemerintah ingin bantuan tersebut betul-betul sampai pada masyarakat yang berhak, makanya dalam pendataan, calon penerima bantuan harus menyerahkan fotokopi kartu keluarga untuk pendataan NIK," jelasnya.
Lebih jauh diungkapkan, bantuan yang akan disalurkan adalah bantuan dari Kementerian Sosial dalam bentuk uang tunai bagi sekitar 12 ribu kepala keluarga (KK).
Lalu bantuan dari Pemprov Sumbar yang juga dalam bentuk uang tunai, akan diasalurkan untuk 16.330 KK. Sementara itu sekitar 10 ribu KK lagi, kata Yofritas, akan dapat bantuan dari dana Desa.
Baca juga: Pasien Positif Covid-19 Versi Rapid Test Asal Sijunjung, Idap Asma dan Stroke
"Bantuan dalam bentuk uang atau BLT (bantuan langsung tunai) tersebut memang kita rasa lebih efektif dibanding dalam bentuk barang," ujar Yofritas.
Apalagi saat ini, ulas Yofritas, banyak masyarakat petani di Sijunjung tengah panen padi. Sehingga mereka tidak membutuhkan beras lagi.
"Uang tunai tentu lebih berarti, bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan lainnya," tutur Yofritas.
Dijelaskan, BLT dari Kementerian Sosial dan Pemprov Sumbar, akan diterima masyarakat dalam tiga tahap untuk tiga bulan.
Lalu, jika kondisi darurat pandemi Covid-19 ini terus berlanjut, Yofritas menyebutkan Pemkab Sijunjunh telah mencadangkan anggaran sebesar Rp22 miliar.
"Dana cadangan sebesar Rp22 miliar itu telah dipersiapkan untuk mengantisipasi jika seandainya kondisi pandemi ini masih berlanjut."
Dinilai Lamban Salurkan Bantuan
Bambang Wahyu Samada, 44 tahun, salah seorang tokoh pemuda Sijunjung menyambut baik rencana penyaluran bantuan terdampak Covid-19 ini. Namun dia menyayangkan Pemkab Sijunjung yang terkesan lamban dalam merealisasikan bantuan.
Ia juga menyindir anggota DPRD Sijunjung yang menghilang semenjak darurat Covid-19. Akibatnya, kata Bambang, masyarakat merasa wakilnya tidak membela kepentingan mereka.
"Daerah lain seperti Bukittinggi, Pessel dan beberapa daerah lain telah bergerak cepat menyalurkan bantuan. Dampak Covid-19 ini sudah sebulan dirasakan oleh masyarakat," ujar Bambang.
Parahnhnya, lanjut Bambang, DPRD Sijunjung yang semestinya berjuang untuk masyarakat disaat sulit, malah tidak pernah muncul.
Mantan Ketua DPC Demokrat Sijunjung, Indra Jaya yang dihubungi Padangkita.com ikut menyayangkan lambatnya penyaluran bantuan pada warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sijunjung.
"Jika masalah regulasi yang jadi penghambat, mengapa di daerah lain yang berada di wilayah Sumbar bisa menyalurkan dengan cepat. Apakah aturanya berbeda," sebut Indra.
Terkait penyaluran bantuan ini, dia mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi, karena berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Beberapa kemungkinan kecurangan dalam penyaluran bantuan, kata Indra, terjadi saat pendataan. Misalnya, hanya memasukkan kelompok atau lingkaran keluarga.
"Agar tak ada masalah saat penyaluran, sejak awal semua pihak harus ikut mengawasi. Khusus untuk anggota DPRD, jalankanlah fungsi sebagai wakil rakyat." [hen]
