Padang, Padangkita.com - Pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru yang merupakan bagian sirip Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) masih terus berlanjut. Jalan tol sepanjang 254,80 km ini direncanakan rampung pada tahun 2025.
Namun, melihat kondisi di lapangan, target tersebut sulit tercapai. Sebab, pembangunan jalan tol yang termasuk ke wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), dari Padang hingga Pangkalan, berjalan tersendat-sendat. Masalahnya, pembebasan lahan yang memakan waktu cukup lama.
Di tengah kondisi persoalan pembebasan lahan yang lambat seperti itu, sejumlah kalangan khawatir, pembangunan jalan tol bisa saja terhenti. Apalagi, nanti ketika Presiden Jokowi telah berganti.
Diketahui, pada 2024 nanti, Presiden Joko Widodo atau Jokowi genap memimpin 10 tahun atau dua periode. Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Jokowi tidak bisa lagi ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Selama kepemimpinan Presiden Jokowi, terutama pada periode kedua, pembangunan infrastruktur terutama jalan tol memang masif. Pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya telah menjadi salah satu keunggulan selama kepemimpinan Jokowi
Maka, cukup beralasan, jika ada yang khawatir pembangunan jalan tol tidak berlanjut sejalan dengan pergantian presiden.
Pengamat Hukum Tata Negara, Nurul Fajri menilai kekhawatiran seperti itu sah-sah saja. Namun, dia menegaskan pembangunan jalan tol, khususnya tol Padang - Pekanbaru tidak mungkin berhenti begitu saja di tengah jalan.
“Secara regulasi sulit untuk menganulir proyek pembangunan jalan tol, karena sudah diatur, mulai dari Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sampai kepada Perpres tentang Program Strategis Nasional,” ungkap Nurul Fajri ketika berbincang dengan Padangkita.com, Kamis (20/1/2022).
Apalagi, lanjut dia, secara bisnis, kalau proyek ini dibatalkan kemungkinan kerugian secara perdatanya akan lebih besar.
“Mengingat perencanaan serta kontrak kerja sama ‘B to B’ (Business to Business) yang telah dibuat. Akan ada penalti dan sebagainya yang akan merugikan negara,” ujar Nurul Fajri.
Namun demikian, kata Nurul Fajri, jika terjadi pergantian presiden tentu saja ada perubahan-perubahan kebijakan sesuai dengan visi-misi presiden yang baru. Namun, presiden yang baru tidak bisa serta merta mengubah program pembangunan yang tengah berjalan.
“Kemungkinan yang bisa terjadi hanyalah perubahan waktu pelaksanaan proyek dan pemindahan lokasi pelaksanaan,” ulas Nurul Fajri.
Dikutip dari situs resmi PT. Hutama Karya (Persero), perusahaan BUMN yang mengerjakan proyek tol tersebut, pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru akan menelan anggaran Rp80,410 triliun.
Jika proyek ini selesai, diperkirakan akan ada 5.593 kendaraan yang akan memanfaatkannya setiap hari.
Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang merupakan rangkaian Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang – Sicincin, Seksi II Sicincin – Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh – Pangkalan, Seksi V Pangkalan – Bangkinang dan seksi VI Bangkinang – Pekanbaru.
Saat ini, PT. Hutama Karya (Persero) sedang merampungkan ruas jalan tol Seksi I Padang – Sicincin dan Seksi VI Bangkinang – Pekanbaru. Sementara Seksi V Pangkalan – Bangkinang baru mulai dikerjakan. Untuk seksi lainnya, sejauh ini masih tahap pendataan untuk pembebasan lahan. [*/pkt]
