Painan, Padangkita.com - Pusat bisnis di Kota Terpadu Mandiri (KTM) kawasan transmigrasi Lunang-Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terbengkalai, sejak pembangunannya dihentikan pada 2017 lalu.
Kepala Bidang (Kabid) Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Damel Van Wandha mengatakan pusat bisnis KTM tersebut masih belum memiliki jaringan listrik, air bersih dan beberapa fasilitas lainnya.
"Penyebabnya saya kurang tahu pasti," katanya.
Kawasan KTM dibangun di lahan seluas 16 hektare, dengan perkiraan dana sebesar Rp100 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kawasan dan daerah pada umumnya.
Saat ini, total aset KTM telah mencapai Rp98,6 miliar. Sedangkan untuk pusat bisnis dibangun mulai 2010, seiring pembangunan pusat pendidikan, pasar modern, pusat ibadah dan pusat kesehatan, dengan total anggaran Rp12 miliar.
Karena itu, lanjut Damel, pihaknya kini tengah menyiapkan usulan finalisasi pusat bisnis, sehingga bisa berfungsi sesuai rencana. Apalagi, KTM Lunang-Silaut masuk dalam 52 kawasan strategis pembangunan transmigrasi.
Pemerintah setempat optimistis keberadaan pusat bisnis yang representatif dapat lebih memacu geliat perekonomian di kawasan KTM. Bahkan, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di sekitarnya.
"Proposalnya kita berikan langsung pada Kementerian Desa PDTT pas upacara puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi. Tahun ini diperingati di Pesisir Selatan. Pak Menteri Desa dan jajarannya nanti hadir di sini," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Medes PDTT) Abdul Halim Iskandar dijadwalkan berada di Pessel dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi hari ini (HBT) ke-71, hari ini (12/12/2021).
Sementara itu, Bupati Pessel Rusma Yul Anwar mengatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan punya perhatian besar terhadap pengembangan kawasan transmigrasi. Setelah bantuan pemerintah pusat berakhir, transmigran di Lunang dan Silaut mulai merasakan kesulitan ekonomi.
Pemerintah daerah ketika itu mengajak dan menyosialisasikan perkebunan kelapa sawit di kawasan transmigrasi, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, panen hingga proses pengolahan.
"Alhamdulillah, kini telah terlihat hasilnya. Mereka kini sudah mandiri, bahkan turut serta dalam memajukan pembangunan daerah," jelas Rusma.
Pemkab Pessel, kata dia, pada 2012 telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan KTM Lunang Silaut. Bahkan kini masuk dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.
Dalam RPJMD 2021-2026, Pemkab Pessel menargetkan pertumbuhan lembaga ekonomi dan sosial di wilayah transmigrasi sebanyak 35 unit per tahun. Lalu, menetapkan Lunang dan Silaut sebagai daerah potensi pariwisata.
Baca juga: Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi di Pessel, Mendes PDTT Bakal Bermalam di Painan
Kawasan transmigrasi di Kecamatan Lunang dibuka 1973 pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Kecamatan Silaut dibuka pada 1979 dan terakhir pengiriman transmigrant pada 2009. Mereka mayoritas berasal dari Pulau Jawa. [*/pkt]
