Padang, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Melalui rapat paripurna yang digelar pada Sabtu, 27 Juni 2026, postur APBD Perubahan disepakati melonjak 18,8 persen menjadi Rp3,21 triliun dari APBD awal sebesar Rp2,7 triliun.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Padang ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye. Turut hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Osman Ayub, jajaran asisten pemerintahan, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 telah melalui seluruh tahapan regulasi, mulai dari penyerahan dokumen pada 15 Juni 2026 hingga rapat kerja intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, yaitu penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026,” ujar Fadly.
Terkait peruntukan anggaran, Fadly merinci bahwa lonjakan dana ini akan difokuskan pada sejumlah agenda strategis dan pemulihan kota. Di sektor pariwisata dan kebudayaan, anggaran dialokasikan untuk memuluskan langkah Padang sebagai nominasi Kota Gastronomi Dunia.
“Anggaran ini akan kita gunakan untuk mencapai target tahun ini, seperti penyelenggaraan Porprov, penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi 2025 lalu, perayaan hari jadi Kota Padang, dan mewujudkan cita-cita Kota Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia di bawah pengakuan UNESCO. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk mewujudkan visi dan misi kejayaan Kota Padang,” ucapnya menjelaskan.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye memastikan keabsahan rapat paripurna tersebut. Berdasarkan data presensi, sebanyak 31 dari 45 anggota dewan hadir secara fisik.
“Karena rapat paripurna sudah memenuhi kuorum, maka kita nyatakan dapat dibuka secara umum,” kata Mastilizal seraya mempersilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya.
Persetujuan anggaran ini diiringi dengan sejumlah catatan kritis dari berbagai fraksi, terutama terkait efektivitas belanja modal, pemberdayaan UMKM, hingga pengawasan birokrasi.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rustam Effendi, menyoroti adanya penambahan signifikan pada pos belanja modal yang mencapai lebih dari Rp304 miliar, belanja barang dan jasa Rp153,38 miliar, serta belanja hibah Rp59,35 miliar. Ia mendorong agar dana ini dialokasikan untuk mempercepat akselerasi visi smart city, penataan destinasi pariwisata, dan industri kreatif.
“Fraksi PAN berharap bisa dilaksanakan hingga tuntas, mengingat dari tahapan APBD-P 2026, diperkirakan bisa dieksekusi di tiga atau empat bulan terakhir tahun ini. Fraksi PAN tidak ingin belanja modal yang tidak terlaksana dan tuntas itu menjadi SiLPA,” tegasnya. Rustam juga mengingatkan Satpol PP agar tidak tebang pilih dalam menertibkan penyalahgunaan fasilitas umum.
Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Dewi Susanti, mendesak Inspektorat agar proses evaluasi diintegrasikan dengan indikator monitoring center for prevention (MCP) dari KPK, bukan sekadar formalitas. Fraksi ini juga menyetujui anggaran pemberdayaan untuk UMKM, dengan syarat bantuan harus berupa stimulus modal, pendampingan digitalisasi pasar, dan berbasis verifikasi data akurat agar tepat sasaran bagi UMKM produktif yang terdampak bencana.
Fraksi PKS memberikan apresiasi atas naiknya pendapatan daerah menjadi Rp3,06 triliun. Namun, mereka memberi catatan tebal terkait postur belanja yang dinilai belum ideal. Belanja pegawai masih mendominasi sebesar Rp1,52 triliun (47,6 persen), sementara total alokasi akhir belanja modal hanya di kisaran Rp527,36 miliar (16,4 persen).
“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis dalam menata ulang struktur belanja daerah, terutama dengan memastikan bahwa belanja pegawai tidak menggerus ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih produktif,” urai Juru Bicara Fraksi PKS. Fraksi ini menuntut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan pemanfaatan aset tanpa membebani warga.
“Setiap tambahan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Rusdi, menyoroti penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai Rp66,4 miliar. Tingginya angka ini mengindikasikan adanya program tahun sebelumnya yang gagal tereksekusi.
Baca Juga: Kinerja Keuangan Daerah Kota Padang 2025 Disahkan, DPRD Soroti Tingginya SiLPA
“Oleh karena itu, kami mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada akhir tahun anggaran, sehingga tidak terjadi SiLPA yang terlalu besar pada Tahun 2026,” ujar Rusdi menutup pandangan fraksinya. [*/hdp]