BICARA tentang literasi akhir-akhir ini sangatlah seksi. Apalagi orang-orang yang tidak sekadar bicara, namun melakukan tindakan yang berbau (kampanye literasi). Persoalan sungguh-sungguh atau main-main memperjuangkan derajat literasi adalah urusan belakangan. Yang penting ikut serta dalam ‘jagat literasi’.
Perkembangan selanjutnya adalah ramai-ramainya media mengungkap tentang berbagai praktik kebablasan dalam bermedia sosial. Saling hujat, persekusi, dan berbagai fenomena lain menghantam memori kita. Setiap hari kita dikenai sindrom mediatisasi. Sindrom ini berkaitan erat dengan defisit literasi digital kita.
Mediatisasi di Tengah Era Ketiga Komunikasi Politik
Konsep mediatisasi dipakai untuk melihat fenomena di mana dalam aspek tertentu, sistem politik telah disesuaikan dan terpengaruh secara kuat oleh tuntutan media massa dalam mengulas persoalan politik (Hjarvad, 2008).
Ini sejalan dengan apa yang ditengarai Blumler dan Kavanagh (1999) yang mengatakan bahwa kini kita sudah memasuki era komunikasi politik ketiga (di antara tiga era), di mana ditandai dengan semakin berkembangbiaknya sarana komunikasi, keberlimpahan media, jangkauan dan kecepatan informasi.
Ketika media massa melimpah dan mengalami konvergensi (tidak hanya media arus utama, namun juga digital), pesan-pesan politik mulai terjebak dalam arena konstruksi media, sehingga seringkali kehilangan substansi.
Saking kehilangan substansinya, media hari ini cenderung memilih menjadi perpanjangan tangan aktor dan partai politik. Parpol menjadi pusat, media menjadi subordinat peripheral, berada di tepi. Ini dimungkinkan karena epistemologi media hari ini adalah untuk menjalani takdir dan kodratnya sekadar sebagai media participant. Tak pelak, publik tidak mendapatkan pendidikan informasi yang memadai, justru mengalami turbulensi dan penyesatan arus informasi yang sarat kepentingan.
Sementara, pada era komunikasi politik pertama, komunikasi politik berpusat pada partai politik, media massa kala itu berada dalam posisi subordinat, di pinggir titik pusat lingkaran yang dikuasai partai politik. Pesan-pesan politik pada masa itu dinilai lebih substantif sebab aktor politik cenderung bicara tentang isu-isu yang penting bagi mereka, terutama tentang perubahan yang mereka inginkan dalam pemerintahan yang membedakan dirinya dengan lawan politiknya.
Media Sosial Sebagai Referensi
Lebih lanjut, konstruksi media di masa sekarang ini menjadi semakin beragam dan multi dimensi, manakala referensi sumber informasi semakin hari justru semakin dikuasai oleh ‘media-media individual’. Itulah yang disebut dengan media sosial. Orang-orang kini kebanyakan memandang ‘kebenaran’ di media sosial sebagai kebenaran hakiki. Sejak ditemukan fasilitas copy paste, maka prilaku menyalin tanpa menyeleksi semakin marak.
Wajar saja kemudian jika penelitian terbaru mengatakan bahwa lebih 80% manusia Indonesia saat ini menjadikan informasi di media sosial sebagai sumber acuan pengetahuan umumnya. Parahnya, hanya kurang dari setengahnya yang secara bijak menelaah secara kritis seluruh sumber informasi yang didapatnya di media sosial.
Lagi-lagi, jatuhnya ke literasi digital. Kalau kita pahami konsep literasi atau melek digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan individu yang secara menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.
Urgensi Literasi Digital
Elemen-elemen dasar dari definisi literasi digital tersebut meliputi: partisipasi, mengakses, mengintegrasi, menganalisa, mengevaluasi, pengelolaan, serta penciptaan komunikasi. Jadi, seseorang dikatakan telah mencapai tingkat literasi digital yang memadai adalah di saat ia tidak hanya mampu berpartisipasi dan mengakses segenap informasi yang diserapnya di media (sosial). Jauh lebih dari itu, ia mestilah cakap menganalisa, mengevaluasi, dan mengelola seluruh bahan untuk berkomunikasi itu.
Di negara kita, rasanya belum ada program yang betul-betul integratif untuk menciptakan generasi yang memiliki literasi digital, selain hanya imbauan, atau sekadar peraturan yang bersifat hukum seperti UU-ITE. Kita yakin ini semua belumlah cukup.
Sementara, di belahan dunia lain, mereka sudah berbuat secara konkrit. Sebagai contoh, di Kanada, para pakar pendidikan yang bersinergi dengan pemangku jabatan di bidang pendidikan British Columbia, propinsi paling barat di Kanada, salah satunya telah mulai mengidentifikasi standar melek digital untuk para pelajarnya.
Standar ini mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang dibutuhkan untuk menjadi aktor-aktor digital mumpuni abad duapuluhsatu. Draft standar disusun mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Universitas. Tujuan mereka untuk mengidentifikasi bagaimana mendayagunakan teknologi sebagai pengajaran dan alat belajar secara tepat guna dan efektif.
Menjembatani itu, sesungguhnya kurikulum 2013 sudah layaknya direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan global terkini. Usianya yang sudah mencapai empat tahun tentunya menuntut pembaruan di sana-sini. Kini di setiap sekolah disediakan sarana komputer keluaran terbaru yang dananya sangat tidak kecil.
Namun, menjadi pertanyaan, apakah dengan kemajuan teknologi seperti itu dibarengi dengan pembekalan kecerdasan dan keterampilan mengolah seluruh informasi serta komponen aplikasi dan fitur-fitur software di dalamnya. Kini yang marak kita dapati justru adalah anak-anak usia sekolah yang memadati tempat-tempat penyewaan internet untuk permainan digital jaringan. Tak jarang di jam-jam sekolah juga kita dapati fenomena sedemikian.
Tentunya, tidak hanya bisa diberantas dengan cara merazia mereka, tanpa pembekalan tentang dunia digital yang sebenarnya, berikut risiko dan problema jika keliru menggunakannya.
Mengantisipasi Generasi Zombie
Ke depan, kita butuh cara yang tidak saja sifatnya retorika belaka. Kita butuh kurikulum yang pro pada literasi digital dikembangkan. Meningkatkan kebiasaan membaca ternyata belum cukup, manakala sebagian besar masih belum paham bagaimana membaca secara kritis. Anak-anak mesti diajarkan bagaimana menganalisa seluruh informasi yang mereka terima di media, terutama media sosial, mengolahnya menjadi media pembelajaran efektif bermuarakan pendidikan moral dan karakter.
Masyarakat harus turun tangan, tidak saja dengan menyediakan rumah baca atau taman bermain yang penuh dengan sumber bacaan. Yang lebih urgen adalah memberikan pelatihan-pelatihan tentang apa itu dunia digital beserta seluk beluk, peluang dan tantangan, serta cara cerdas mengunakannya. Kita yakin, dengan kesadaran yang kini sudah menggejala di mana-mana, kampanye literasi semakin meningkat levelnya menjadi kampanye literasi digital, tidak sekadar kampanye literasi saja.
Itu semuanya butuh urun rembuk yang tidak sekali dua kali duduk bersama belaka. Perlu diseminasi kesadaran bahwa literasi kritis yang berwawasan digital merupakan prasyarat menuju generasi yang tidak sedakar menerima informasi sampah. Jika itu yang terjadi, maka kita akan tinggal menunggu saja, saat di mana Indonesia ini berisikan manusia-manusia tanpa arah yang kerjaannya setiap hari menggunakan gawai di tangannya demi kepentingan partisan belaka.
Semacam generasi Zombie, disebabkan mereka secara fisik masih hidup, namun secara sosiokultural telah mati menjadi mayat di sudut peradaban, membusuk dan menyebarkan polusi multi dimensi.(*)
*Mohammad Isa Gautama
Penulis adalah Pengajar Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial, UNP
