Padang, Padangkita.com - Menanggapi Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Padang tahun 2022, Pansus lintas komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang lakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko), yang dilaksanakan diTruntum Hotel Padang, Senin (20/3/2023).
Usai pelaksanaan pembahasan, Ketua Pansus I, Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti kepastian dari formasi bagi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Padang.
"Di kota Padang, jumlah honor daerahnya lebih kurang 7600, P3K formasi yang sudah disampaikan Kementrian PAN RB berjumlah 3 ribuan, dari 3 ribu, 2500 itu adalah formasi guru P3K, termasuk didalam itu 1226 guru passing grad yang kemaren," ujar Djunaidy.
Ketua fraksi PKS Kota Padang ini menyebut, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonversi menjadi P3K.
"Kita punya honor daerah ini 7.600, ada 3.000'an nasib honor daerah yang tidak jelas nasibnya di tahun 2023. Sementara mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, jadi kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3.000'an honor daerah yang belum tertampung di P3K," tuturnya.
Lebih lanjut, dibidang investasi daerah, pihaknya berharap pemerintah kota memiliki loncatan pemikiran yang besar. Karena bila mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, karena tren APBN/APBD terus menurun setiap tahun.
"Kalau Pemko Padang tidak memiliki rencana loncatan investasi daerah yang jelas dan besar, maka berarti kemampuan daerah kita makin hari juga makin turun," pungkas Djunaidy Hendry.
Ketua Pansus II Jumadi mengungkapkan, semua OPD-OPD mitra kerja Pansus II DPRD Kota Padang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kinerjanya di tahun 2022. Mungkin ada catatan-catatan dan rekomendasi.
"Tapi rekomendasi belum kita putuskan, karena akan ada rapat internal lagi dengan anggota Pansus II. Mudah-mudahan secepatnya akan kita rapat internalkan untuk disampaikan ke pimpinan," ucapnya.
Ketua Pansus III, Bobby Rustam manyampaikan, hasil pembahasan bersama OPD-OPD mitra Pansus III ini nantinya akan dirapatkan secara internal bersama anggota pansus lainnya.
"Kita nanti akan rapatkan secara internal. Apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi dari kinerja OPD mitra kerja kadepannya. Memang ada plus minus, namun kinerja rata-rata bagus," pungkas Bobby.
Sementara Ketua Pansus IV Mastilizal Aye menyampaikan, dari pembahasan Pansus IV bersama 12 OPD terhadap LKPJ Walikota Padang, ternyata kinerja mereka ditahun 2022 cukup bagus, memang ada beberapa yang tidak mencapai target, mungkin karena efesiensi anggaran ketika anggaran di 2022.
"Mudah-mudahan di tahun 2023, kinerja mereka diseluruh OPD itu akan lebih baik lagi. Pada dasarnya seluruh OPD telah menyampaikan dihadapan Pansus IV, Komisi IV dan dibahas, hasilnya cukup memuaskan," ujarnya.
"Namun OPD dari Dinas Pariwisata tidak mencapai target, mereka beralasan karena faktor situasi dan kondisi. Itu dapat kita maklumi saja, tapi rata-rata kinerja mereka cukup bagus semua," tutup Mastilizal Aye. [*/hdp]