Jumat, 20/11/2026 | 19:20 WIB

Padang

Lokasi cuaca

Pilih lokasi untuk melihat cuaca saat ini.

atau gunakan koordinat

Terkini

Cari

Temukan berita, topik, dan penulis.

Berita

Pansus Covid-19 DPRD Sumbar Panggil 11 Perusahaan Usut Dugaan Mark-Up Harga Hand Sanitizer

Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon [Foto: Fakhru]
Ukuran teks 16px

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Pansus Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar akan memanggil 11 perusahaan rekanan BPBD Sumbar dalam pengadaan hand sanitizer

Padang, Padangkita.com - Panitia Khusus (Pansus) Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan memanggil 11 perusahaan rekanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dalam pengadaan hand sanitizer.

"Kita akan panggil 11 perusahaan rekanan yang penyedia hand sanitizer untuk Covid-19 di BPBD ini. Jadwalnya Kamis (25/2/2021) besok," ujar Wakil Ketua Pansus Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar Nofrizon saat ditemui Padangkita.com di ruangan kerjanya di DPRD Sumbar, Rabu (24/2/2021).

Dia menuturkan 11 perusahaan rekanan tersebut dipanggil untuk mendalami Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar terkait indikasi pemahalan atau matk-up harga hand sanitizer. Indikasi tersebut yaitu, hand sanitizer yang harganya Rp9.000 di pasaran, ternyata dibeli ke perusahaan rekanan dengan harga Rp35.000.

Pemerintah Provinsi Sumbar sebelumnya melakukan pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Sumbar untuk untuk penanganan Covid-19 pada 2020. Dari pengalihan itu BPBD Sumbar mendapatkan anggaran Rp160 miliar.

Dari dana tersebut, BPBD menggunakan Rp150 miliar untuk penanganan Covid-19. Sedangkan sisanya yakni Rp10 miliar dikembalikan. Berdasarkan LHP BKP, Rp49 miliar dari Rp150 miliar itu, masih belum jelas pertanggungjawabannya. BPK pun meminta perusahaan rekanan mengembalikan Rp4,9 miliar.

"Rp4,3 miliar telah dikembalikan ke kas daerah. Rp600 juta kata mereka akan dikembalikan dalam minggu ini," jelasnya.

Pansus juga menyoroti pembayaran kepada perusahaan rekanan secara tunai tanpa pengawasan dari pihak terkait.

"Berdasarkan konsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), boleh barang ini langka segala macam, tetapi untuk pembayarannya didampingi BPKP, diawasi Bareskrim, Kejaksaan, bahkan KPK. Pembayaran itu 50 persen, 50 persen lagi setelah diaudit. Bukan kayak beli cabe saja," ujarnya.

Menurut Nofrizon, istri Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman diduga terlibat dalam proyek ini. Yang bersangkutan turut melakukan pembayaran. Pansus telah menanyakan ke beberapa perusahaan rekanan dari mana dapat proyek pengadaan hand sanitizer. Perusahaan-perusahaan itu mengakui mereka dapat orderan dari istri Kepala BPBD Sumbar.

"Perusahaan itu ada yang dari Jakarta dan Medan. Delapan atau sembilan di antaranya dari lokal," jelasnya.
Selain memanggil perusahaan rekanan, Pansus telah memanggil Erman sebanyak dua kali. Pada Rabu ini, Pansus juga akan mengunjungi BPK Perwakilan Sumbar.

Bentuk Rekomendasi Pansus

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan Pansus Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar diberi waktu seminggu untuk membahas temuan BPK Perwakilan Sumbar terkait mark-up harga hand sanitizer sejak dibentuk pada 17 Februari.

Pada Jumat (26/2/2021), Pansus akan menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rekomendasi yang akan dihasilkan.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 6 dijelaskan rekomendasi bisa dalam bentuk pendalaman materi ke BPK Perwakilan dan bisa nanti DPRD meminta lagi BPK untuk melakukan audit kembali. Selain itu, DPRD juga bisa menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah provinsi agar secepatnya memfollow-up rekomendasi yang diperintahkan dalam LHP BKP," jelasnya saat ditemui Padangkita.com di DPRD Sumbar.

Kata dia, setelah BPK melakukan audit kembali dan ditemukan indikasi pidana, maka BPK bisa saja meminta ke pihak berwajib untuk menindaklanjuti. Jika demikian, hal tersebut bukan wewenang DPRD Sumbar lagi.

Saat ditemui di Kantor Gubernur Sumbar, Kepala BPBD Sumbar Erman mengatakan menghormati kinerja Pansus Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar atas LHP BPK.

Baca Juga: Muasal Pansus Covid-19, DPRD Sumbar Telusuri Dugaan Penyimpangan Pengadaan Hand Sanitizer Rp49 Miliar Libatkan Istri Kepala BPBD

"LHP BPK kan sudah keluar. Sekarang kan Pansus sudah bekerja. Itu tentu kita hormati dan tentu kita berterima kasih kepada Pansus telah melakukan pengawasan kepada kami untuk bekerja lebih baik ke depan. Apa yang diputuskan oleh Pansus, itu yang terbaik buat kami. Itu kita serahkan ke Pansus," terangnya. [pkt]


Baca berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.