Jakarta, Padangkita.com - Pandemi virus corona masih mengancam Indonesia sejak kasus positif pertama diumumkan pada awal Maret lalu oleh Presiden Jokowi.
Hingga hari ini tercatat 686 kasus positif corona di Indonesia, 55 orang diantaranya meninggal dunia dan 30 pasien dinyatakan sembuh.
Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona lebih luas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan imbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya menjaga jarak sosial (Social Distance).
Adanya virus corona ini telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia, termasuk sektor pendidikan.
Baca juga: Update Corona 24 Maret: 686 Kasus, 55 Meninggal, 30 Sembuh
Berikut beberapa perubahan dalam dunia pendidikan akibat virus corona:
Pengalihan Proses Belajar Mengajar
Menindaklanjuti arahan pemerintah untuk menjaga social distance, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pun telah mengimbau dan meminta agar proses belajar mengajar (PBM) dialihkan dari rumah melalui daring/online.
Guru diminta menyiapkan metode yang disesuaikan dengan sistem online agar PBM dapat berjalan dengan baik meski tanpa tatap muka di sekolah.
Imbauan tersebut pun ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang membuat kebijakan sesuai dengan kondisi daerahnya. Sejumlah daerah membuat sistem online seperti video conference maupun melalui whatsapp grup.
Namun tidak sedikit pula daerah yang memutuskan untuk meliburkan PBM yang diganti dengan memberikan tugas karena keterbatasan akses teknologi.
Hal ini dilakukan Kemendikbud dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona serta memprioritaskan keamanan dan kesehatan siswa, guru dan keluarganya.
UN Ditiadakan
Pemerintah telah memutuskan bahwa Ujian Nasional (UN) ditiadakan bagi siswa SD, SMP, MTS, SMA dan MA di seluruh Indonesia pada tahun 2020 ini.
Baca juga: Imbas Corona, Pemerintah Putuskan UN Ditiadakan
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, ia menyebut UN dibatalkan karena pertimbangan keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga siswa yang merupakan hal terpenting dalam prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu, UN itu dibatalkan untuk 2020,” ujar Nadiem dalam keterangan di laman resmi pemerintah, Selasa (24/3/2020).
Menurutnya, mengumpulkan 8 juta siswa untuk melaksanakan UN di dalam tempat-tempat pengujian dapat menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa tapi juga keluarganya.
Selain itu, pertimbangan bahwa UN yang tidak menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi membuat jajaran pemerintah sepakat untuk meniadakan UN.
“Jadi setelah kami timbang, kami rasa di Kemendikbud, lebih banyak risikonya daripada benefitnya untuk lanjutkan ujian nasional,” kata Nadiem.
Ujian Sekolah Dilaksanakan Tanpa Tatap Muka
Nadiem mengatakan bahwa Ujian Sekolah masih dapat dilakukan oleh masing-masing sekolah sebagai ujian kelulusan sekolah, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas, sehingga ujian sekolah bisa diadministrasi.
”Ada beberapa macam opsi, sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai 5 semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah,” ujarnya.
Melihat kondisi saat ini, Ujian Sekolah tidak dipaksa untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum bahkan sampai terakhir mungkin banyak sekali sekolah-sekolah yang dengan online tapi sekarang belum optimal.
”Jadi kami tidak memaksakan bahwa Ujian Sekolah itu harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir ini yang tertampak oleh bencana Covid-19 dan terdisrupsi pembelajarannya,” kata Mendikbud. [*/try].
