Pandangan Akhir Fraksi DPRD Kota Padang Terkait LKPj, Kinerja Pemko Disorot

Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyampaikan paparan dan tanggapan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam rapat paripurna masa sidang I tahun 2021 yang digelar pada Senin (12/4/2021).

Dalam penyampaian LKPj tersebut, kinerja dari Wali Kota Padang tahun 2020 disorot. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Surya Jufri Bitel menilai evaluasi dari LKPj perlu dilakukan.

Menurutnya, evaluasi yang harus dilakukan dalam bidang birokrasi pemerintahan, ekonomi, keuangan, infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Dalam bidang birokrasi pemerintahan, Fraksi Partai Demokrat melihat dalam melakukan promosi, mutasi dan degradasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan.

“Kami mengharapkan kepada BKSDM dapat melakukan fungsi sebagai dapur yang berperan menempatkan ASN sesuai dengan keahlian dan deskripsi pekerjaan (job description) dari ASN itu sendiri,” ujar Surya.

Dia melihat, angka pengangguran dan belum optimalnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menggerakkan perekonomian membuat angka kemiskinan masih tinggi.

“Hal tersebut terlihat dari 11.000 UMKM yang telah dilahirkan belum bisa bekerja optimal. Apalagi, pandemi Covid-19 ini menciptakan angka pengangguran cukup tinggi. Hasilnya, angka kemiskinan juga demikian (meningkat),” ungkapnya.

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muharlion memberikan rekomendasi ke Pemko Padang terkait kinerja penanggulangan banjir dan genangan air di Kota Padang.

Dia meminta Pemko Padang lebih serius memberikan porsi anggaran daerah bagi Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air dan Pekerjaan Umum.

“Banyaknya genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi, belum lagi resiko banjir besar atau banjir rob saat pasang laut naik, menunjukan bahwa pemerintah kota belum bisa menyelesaikan permasalahan banjir secara komprehensif,” paparnya.

Muharlion juga melihat banyaknya kerusakan jalan disebabkan aktivitas lalu lintas dump truk yang mengalami over kapasitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL) bermuatan galian C di kaki bukit Gunung Sarik di sisi Bukit Barisan.

“Kondisi ini tentu akhirnya akan membebankan kepada APBD kota Padang. Hampir tidak ada pengawasan dari pihak atau dinas terkait terhadap permasalahan pengawasan truk ODOL di kota Padang. Oleh karena itu, kami meminta wali kota memanggil dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas PUPR untuk menyikapinya,” ucap Muharlion.

Lalu, menurut Muharlion, saat ini juga banyak truk ODOL pembawa cangkang sawit di Jalur By Pass Kota Padang tidak menggunakan penutup atau terpal. Akibatnya, cangkang berceceran di sepanjang jalan By Pass.

“Ini timbul ketidaknyamanan dan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara roda dua,” katanya.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Gerindra, Mastilizal Aye menyampaikan, bahwa dalam hal penganggaran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Padang masih belum menampakkan hasil kinerja yang memuaskan.

Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan PAD dari target Rp664.266.307.878,00 hanya terealisasi sebesar Rp499.895.722.726,67 atau berkisar sebesar 75,26 persen.

Kemudian, pencapaian target dan realisasi Pajak Daerah Khusus (PDK) hanya mencapai 70,07 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

“Penerimaan retribusi daerah hanya tercapai 56,16 persen. Hal ini membuktikan bahwa, pengelolaan pajak daerah, pengelolaan retribusi daerah bagi para pejabat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan merupakan bagian dari kinerja pejabat yang bersangkutan sebagai pemangku jabatan,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Hendri Septa tak menampik bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemko Padang masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya. Karena itu, kata Hendri, pihaknya mengharapkan masukan positif dari DPRD Kota Padang demi pembangunan ke arah yang lebih baik lagi.

"Dengan begitu, hal-hal yang telah dibahas dan dievaluasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemko dan masyarakat Kota Padang," ujarnya.

Hendri menjelaskan, LKPj ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Pemko Padang oleh DPRD dan masyarakat Kota Padang terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga, dengan laporan ini akan dapat ditentukan arah kebijakan Pemko Padang untuk tahun anggaran berikutnya.

Saat ini, jelas Hendri, semua pihak masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Maka, di samping melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebarannya, pemerintah juga berharap dukungan seluruh warga Kota Padang untuk senantiasa menaati Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

“Mulai dari memakai masker kemana pergi, menjaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun. Begitu juga untuk mendukung dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pencegahan penyebarannya," jelas Hendri.

Rapat paripurna yang dilangsungkan di Ruang Serba Guna Kantor DPRD Padang ini dipimpin Ketua DPRD, Syafrial Kani (Partai Gerindra) didampingi Wakil Ketua, Amril Amin (PAN), Arnedi Yarmen (PKS) dan Ilham Maulana (Partai Demokrat) serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Hendrizal Azhar.

Juga hadir unsur Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta stakeholder terkait dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.

Sebelumnya, DPRD Kota Padang, Syafrial Kani telah menerima LKPj yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang (pada masa itu) Hendri Septa dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (15/3/2020).

Baca juga: DPRD Terima LKPJ Wali Kota Padang, Pansus Segera Dibentuk

Dalam kesempatan itu, DPRD Padang telah menyampaikan surat berdasarkan paripurna pemberhentian dan pengangkatan Wali Kota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Sumatra Barat (Sumbar). Surat (balasan) itu belum kami terima di dewan, kami berharap segera mendapatkan Wali Kota definitif. [adv/zfk]

---

Baca berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.