Padang, Padangkita.com - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan untuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menuai kritik.
Pasalnya, pengadaan pakaian dinas dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp908.050.000 tahun anggaran 2021 tersebut dilakukan pada momen yang tidak tepat mengingat situasi saat ini masih pandemi Covid-19.
Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi dan Sosiolog dari STKIP PGRI Sumbar, Firdaus mengatakan, meski pengadaan pakaian dinas itu sudah sesuai aturan, empati 65 anggota legislatif Sumbar sedang dipertanyakan.
Hal tersebut karena masyarakat saat ini berada dalam situasi ketidakpastian. Akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat mengalami masalah ekonomi, termasuk kehilangan pekerjaan.
Sebanyak 65 anggota DPRD Sumbar sebagai representasi masyarakat, yang sedang hidup dalam ketidakpastian itu, justru menggunakan anggaran untuk membeli pakaian dinas dengan harga fantastis.
"Empati anggota legislatif sebagai representasi dari masyarakat yang memilihnya perlu dipertanyakan," ujar Firdaus saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Senin (23/8/2021).
Berdasarkan data dari lpse.sumbarprov.go.id, tender pengadaan pakaian dinas tersebut sudah selesai dan dimenangkan oleh CV Bola Dunia Tailor dengan penawaran Rp858.000.000, penawaran terkoreksi Rp858.000.000, dan hasil negosiasi Rp840.840.000.
Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis mengatakan setiap anggota dewan mendapatkan anggaran lebih kurang Rp12 juta untuk lima stel pakaian atau Rp2.350.000 per stelnya.
Lima stel pakaian dinas itu terdiri atas dua stel pakaian sipil harian, satu stel pakaian dinas harian, satu stel pakaian sipil resmi, dan satu stel pakaian daerah.
Menurut Firdaus, Rp2.350.000 per stel pakaian dinas anggota dewan merupakan harga yang kemahalan.
"Barangkali untuk pakaian paling kalau kita pergi beli baju siap pakai, satu set itu Rp1 juta paling sudah bagus gitu kan. Nah, ini Rp2 juta per set. Ini kan menjadi pertanyaan besar baju seperti apa yang dibeli dengan harga sekian," terangnya.
Dia menambahkan bisa saja DPRD Sumbar berdalih bahwa pengadaan pakaian dinas itu sudah dianggarkan. Meski demikian, dana tersebut alangkah lebih bijak jika dialihkan atau di-recofusing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Hal itu juga berlaku untuk anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD Sumbar yang menelan biaya miliaran rupiah.
"Itu bisa saja di-recofusing anggaran. Karena pada masa ini, recofusing adalah hal yang lumrah," ungkapnya.
Asrinaldi mengatakan anggaran pakaian dinas itu memang sebaiknya di-recofusing.
"Kondisi pandemi kita semakin panjang waktunya, membutuhkan biaya yang besar sehingga saya pikir lebih bijaknya DPRD menunda dulu dan mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat," sebutnya.
Dia menyatakan DPRD Sumbar bersama gubernur dan stafnya harus sama dalam bersikap.
Sebagai informasi, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan wakilnya Audy Joinaldy dikritik DPRD Sumbar karena membeli mobil dinas baru seharga sekitar Rp2 miliar.
Usai menjadi polemik, Mahyeldi dan Audy akhirnya menyerahkan mobil dinas mereka itu ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk keperluan penanganan pandemi.
Asrinaldi menyebutkan, DPRD, gubernur, dan stafnya memiliki hak sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan fasilitas.
Namun, persoalanya bukan hanya itu, tapi lebih kepada pemerintah daerah memperhatikan kondisi. Pemerintah daerah harusnya mengalihkan anggaran untuk penanganan pandemi.
Baca juga:Â Pengadaan Pakaian Dinas 65 Anggota DPRD Sumbar Rp908 Juta, Tak Ada Anggota Dewan yang Menolak
"Pemerintah daerah, baik DPRD maupun gubernur dan stafnya sama bersikap. Jadi itu yang kita minta sebenarnya," ucapnya. [fru/pkt]
