Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menunjukkan langkah cepat dalam merealisasikan program pembentukan Koperasi Merah Putih.
Hingga Kamis (29/5/2025), sebanyak 101 Koperasi Merah Putih telah terbentuk, mendekati target 104 koperasi yang akan hadir di setiap kelurahan di Kota Padang.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, mengungkapkan bahwa progres ini menunjukkan komitmen kuat Pemko Padang dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
"Kita ingin setiap kelurahan di Kota Padang memiliki Koperasi Merah Putih. Berdasarkan data hingga saat ini, sudah terbentuk 101 koperasi melalui musyawarah kelurahan," jelas Fauzan, Jumat (30/5/2025).
Target Fauzan tak main-main, pembentukan koperasi di tiga kelurahan yang belum lengkap diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Tak hanya itu, proses legalisasi juga menjadi prioritas.
"Pemberian akta notaris juga sudah dilakukan kepada tiga Koperasi Merah Putih, dua di Kecamatan Kuranji dan satu di Kecamatan Koto Tangah. Proses ini akan terus kita percepat," tambahnya.
Ambisi Pemko Padang adalah memastikan seluruh Koperasi Merah Putih di kota ini sudah berbadan hukum pada pertengahan Juni mendatang. Dengan demikian, saat peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli 2025, seluruh koperasi di Padang telah resmi memiliki legalitas penuh.
Fauzan menegaskan pentingnya akta notaris bagi koperasi. "Dengan akta notaris ini, koperasi memperoleh pengakuan hukum formal sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah, serta memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan," tutupnya.
Baca Juga: Andre Rosiade Yakin Koperasi Merah Putih Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pembentukan Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi pilar baru penggerak ekonomi di tingkat kelurahan, memberdayakan masyarakat, dan mendukung pemerataan ekonomi sesuai dengan visi pemerintah pusat. [*/hdp]