Padang, Padangkita.com – Kota Padang kembali mendapatkan kepercayaan strategis dari Pemerintah Pusat. Kali ini, Ibu Kota Sumatera Barat ini ditunjuk sebagai percontohan atau pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Sumatera. Terobosan ini diharapkan mampu menutup celah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang selama ini menjadi isu klasik di tengah masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2027. Kegiatan strategis ini berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang, Senin (9/2/2026).
Dalam arahannya, Maigus menjelaskan bahwa transformasi digital ini bukan sekadar perpindahan data dari kertas ke layar, melainkan sebuah reformasi tata kelola. Pemerintah Kota (Pemko) Padang tengah mempersiapkan infrastruktur pendukung yang masif, termasuk sumber daya manusia di lapangan.
"Kita akan menyiapkan sekitar 4.000 agen untuk membantu masyarakat dalam proses pendataan melalui aplikasi. Nantinya, masyarakat dapat mengisi data secara mandiri, dan sistem akan menentukan kategori kesejahteraan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dalam beberapa desil," jelas Maigus Nasir.
Sistem baru ini dirancang untuk menciptakan data yang dinamis. Artinya, daftar penerima bantuan tidak lagi statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan. Jika kesejahteraan seseorang meningkat, sistem akan mendeteksi, sehingga bantuan bisa dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan dan belum pernah tersentuh bantuan.
Maigus menegaskan, langkah ini selaras dengan visi dan misi kepemimpinannya bersama Wali Kota Padang, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Salah satu misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang adalah menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif, dan partisipatif. Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang bebas pungutan liar (pungli)," tegasnya.
Melalui digitalisasi ini, Maigus optimis kebocoran data dan praktik percaloan dalam penyaluran bansos dapat diminimalisir. "Kita ingin memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat yang berhak menerima manfaat secara optimal," tambahnya.
Sementara itu, Camat Lubuk Kilangan, Nurul Widya Siska Usman, melaporkan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan puncak dari rangkaian penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dimulai dari tingkat bawah.
"Musrenbang kecamatan ini telah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan pada Januari lalu. Melalui forum ini, seluruh peserta berharap agar usulan yang disampaikan dapat direalisasikan pada tahun 2027, sehingga pembangunan di Kecamatan Lubuk Kilangan dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran," ujar Nurul.
Baca Juga: Dinas Sosial Kota Padang Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana Bansos
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPRD Kota Padang Surya Jufri Bitel dan Alfi Beben, perwakilan manajemen PT Semen Padang selaku tuan rumah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) se-Kecamatan Lubuk Kilangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengawal pembangunan di wilayah ring satu industri tersebut. [*/hdp]
