Batusangkar, Padangkita.com - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas capaian pelaporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut.
Penghargaan diserahkan Menkeu Sri Mulyani kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang menerima penghargaan ini. Untuk tingkat provinsi, Sumbar juga menerima penghargaan yang sama.
Bupati Eka Putra mengatakan, meskipun berat, pemerintah daerah akan terus berupaya mempertahankan WTP dan berharap kerja sama OPD untuk mendukung agar selalu tertib dalam pelaporan keuangan.
“Sekarang ini kita sudah ke-11 kali menerima opini WTP. Bagaimana ini ke depan terus berlanjut, sesuai pesan Menkeu, di samping mengucapkan selamat ia juga berharap Tanah Datar mempertahankan dan jangan berpuas diri,” kata Bupati Eka.
Eka Putra juga menyampaikan rasa bangga bisa menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Sri Mulyani dan berterima kasih atas dukungan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan instansi terkait di Tanah Datar.
"Ini prestasi kita semua, karena ini bisa dicapai berkat kerja keras dan dukungan semua pihak di Tanah Datar. Dari 19 kabupaten/kota, hanya kita yang meraih prestasi ini. Dan, menjadi salah satu dari 38 kabupaten di Indonesia yang langsung diundang menerima penghargaan," ungkap Eka bangga.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani pada Rakor bertema ‘Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat’, menyampaikan ucapan selamat kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota atas pencapaian WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut.
“Rakernas ini juga bertujuan memberikan apresiasi atas capaian WTP, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Sri Mulyani.
Ia menyebut pencapaian WTP tersebut tidak semata-mata dari hasil audit BPK saja, namun bagaimana APBN dan APBD itu bermanfaat sebagai instrumen keuangan pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.
Baca juga: Mendadak, Bupati Eka Putra Tinjau Sejumlah Proyek Pembangunan di X Koto
“Tahun ini kita mencatat banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat WTP. Kalau untuk daerah 92,25 persen naik dari tahun sebelumnya 89,7 persen atau 500 pemerintah daerah mendapat WTP. Sementara untuk pusat 83 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang mendapatkan WTP,” kata Menkeu Sri Mulyani. [djp/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
