Padang, Padangkita.com - Kota Padang bukan sekadar dikenal karena bentang alam dan kulinernya, melainkan juga sejarah panjangnya sebagai etalase toleransi di pesisir barat Sumatera. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat berbagi praktik baik merawat keberagaman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Rabu (4/2/2026).
Berbicara secara virtual dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Fadly menjadi narasumber utama dalam forum yang mengangkat tema "Sinergi Pemerintah dan FKUB Guna Memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmoni Sosial". Rakornas ini menjadi panggung strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan frekuensi dalam menjaga stabilitas sosial di tengah kemajemukan bangsa.
Dalam paparannya, Fadly membawa peserta Rakornas menyelami akar sejarah Kota Padang. Ia menegaskan bahwa kerukunan umat beragama di wilayahnya bukan narasi buatan, melainkan warisan peradaban yang terbentuk sejak abad ke-17.
"Keberagaman di Kota Padang terjalin secara historis dan kultural. Istilah Urang Padang Jalan Barampek mencerminkan kolaborasi empat etnis besar yaitu Minang, Nias, Tionghoa, dan India yang hidup berdampingan dan bergotong royong membangun kota," ungkap Fadly dalam presentasinya.
Ia menjelaskan bahwa wajah multikultural Padang terbentuk karena posisinya sebagai kota pelabuhan. Berbagai etnis dan pemeluk agama datang, berinteraksi, serta berbaur secara harmonis dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat selama ratusan tahun.
Namun, Fadly menyadari bahwa sejarah saja tidak cukup. Diperlukan langkah konkret untuk merawat warisan tersebut di era modern. Ia memaparkan sinergi erat antara Pemerintah Kota Padang dan FKUB dalam berbagai aksi nyata, mulai dari peninjauan pelaksanaan ibadah lintas agama hingga pernyataan sikap bersama menyambut momen penting.
"Kami melakukan praktik konkret seperti peninjauan pelaksanaan ibadah lintas agama, pernyataan sikap bersama menyambut bulan suci Ramadan, aksi sosial lintas suku dan agama, hingga pembinaan kerohanian bagi pelajar dari berbagai latar belakang keagamaan," paparnya.
Sebagai bukti ketahanan sosial, Wali Kota Fadly juga membedah studi kasus penanganan potensi konflik sosial yang pernah terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Kasus tersebut berhasil diselesaikan tanpa kekerasan, melainkan melalui pendekatan dialogis yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat.
"Kecepatan respons pemerintah daerah, dukungan tokoh agama, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam meredam konflik dan membangun kembali harmoni sosial," jelas Fadly menekankan pentingnya kolaborasi.
Baca Juga: Pemprov Sumbar Beri Lampu Hijau, Revitalisasi Kota Tua Padang Jadi Fokus Utama
Melalui forum Rakornas ini, pengalaman Kota Padang diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola keberagaman, menjadikan perbedaan bukan sebagai pemisah, melainkan kekuatan untuk pembangunan. [*/hdp]
