Padang, Padangkita.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di kantor BPS Sumbar.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang hadir dalam pencanangan tersebut mengatakan, reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan yang semangatnya telah didengungkan semenjak 22 tahun silam, tepatnya ketika dimulainya era reformasi.
“Tidak ada istilah terlambat, tertunda, reformasi birokrasi adalah semangat antitesa dari Orde Baru, yang pelaksanaannya terus dilakukan secara bertahap,” ujar Irwan di kantor BPS Sumbar, Rabu (17/6/2020).
Sebagai suatu yang mendasar, kata Irwan, perubahan mesti diawali dengan mindset dan perilaku dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menyebut, Pemprov Sumbar sendiri telah menerapkan beberapa area perubahan tersebut di antaranya melalui perubahan peraturan, tata laksana, peningkatan SDM, SOP pelayanan publik dan sebagainya.
Baca juga: Neraca Perdagangan Mei Surplus, BPS: Ekspor Tumbuh Negatif, Impor Turun Tajam
“Hal ini masuk dalam visi misi saya nomor dua yaitu reformasi birokrasi, itu sudah dari tahun 2010 yang lalu,” terang Irwan.
Irwan mengucapkan selamat kepada BPS Sumbar, dengan semangat zona integritas menuju WBK/WBBM, diharapkan pelayanan ke depan menjadi semakin membaik.
Kepala BPS Sumbar Pitono mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langka awal mendukung program pemerintah. Ia menegaskan, ASN memang semestinya bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. “ASN harus memberikan pelayanan prima, meningkatkan kapasitas dan akutabilitas kinerjanya,” tegas Pitono.
Tantangan ke depan, kata Pitono, adalah bagaimana membangun kolaborasi dan elaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam menghasilkan data yang berkualitas. [mfz]
