Padang, Padangkita.com – Kota Padang menjadi tuan rumah kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Senin (28/4/2025).
Dalam kunjungannya, Menteri Nusron Wahid memberikan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), yang merupakan isu krusial dan sangat penting bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.
Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga, di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Teddi Guspriadi, serta para Camat dan Lurah se-Kota Padang bersama sejumlah pemangku adat, yang merupakan representasi langsung dari masyarakat hukum adat yang menjadi target utama sosialisasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN ini. Dirinya menekankan bahwa persoalan administrasi pertanahan, khususnya mengenai tanah ulayat, memang sangat krusial dan memerlukan pemahaman yang baik di tingkat akar rumput.
"Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat, terutama para pemangku adat dan warga yang terkait langsung dengan pengelolaan tanah ulayat," ujar Fadly kepada wartawan setelah kegiatan.
Selain memberikan sosialisasi, dalam kesempatan tersebut Menteri Nusron Wahid juga secara simbolis menyerahkan beberapa jenis sertifikat penting.
Sertifikat yang diserahkan meliputi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Hak Pakai, serta Sertifikat Wakaf di wilayah Kota Padang dan juga Kota Pariaman, menunjukkan komitmen pemerintah dalam aspek legalitas pertanahan untuk berbagai peruntukan.
Menteri Nusron Wahid menjelaskan, sosialisasi mengenai administrasi dan pendaftaran tanah ulayat ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat mengenai pentingnya proses pendaftaran tersebut, serta apa saja manfaat dan tujuannya secara legal dan sosial.
"Pendaftaran tanah ulayat sangat penting sebagai bentuk pengakuan resmi oleh negara atas eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka atas tanah. Ini juga merupakan langkah konkret dan fundamental dalam mencegah hilangnya atau beralihnya kepemilikan tanah ulayat ke pihak-pihak lain secara tidak sah," katanya, menekankan fungsi perlindungan dari pendaftaran.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh dalam melindungi dan mempercepat program pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia. Program ini menjadi prioritas nasional untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak adat.
"Untuk mewujudkan percepatan program ini, diperlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, kantor pertanahan setempat, hingga keterlibatan aktif para pemangku adat di nagari-nagari. Kami berharap percepatan pendaftaran tanah ulayat dapat terlaksana di seluruh Indonesia dengan dukungan semua elemen," tegasnya, menyerukan sinergi dari tingkat pusat hingga daerah dan masyarakat adat sendiri.
Kunjungan dan sosialisasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Padang ini diharapkan dapat semakin mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat adat serta pemerintah daerah dalam program pendaftaran tanah ulayat, demi kepastian hukum dan pelestarian hak-hak tradisional. [*/hdp]
