Padang, Padangkita.com – Sumatra Barat (Sumbar) telah dikenal sebagai daerah wisata. Hampir di setiap kabupaten dan kota punya destinasi wisata unggulan. Namun sayangnya, di banyak objek wisata masih ada pemalakan alias pungutan liar atau pungli dalam berbagai modus. Mulai dari harga makanan yang tinggi, biaya parkir yang tidak semestinya, hingga jasa keamanan.
Namun, pungli tentu saja tidak hanya terjadi pada sektor wisata. Pungli dalam bentuk yang lebih besar yang bernama korupsi justru banyak terjadi pada lingkungan pemerintahan.
Nah, kali ini Padangkita.com merangkum pungli yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau merujuk pada penelitian Gusti Asnan yang berjudul “Dari Uang Siriah, Uang Rokok, Hingga Pakuak dan Pemalakan Kekerasan Ala Urang Awak dalam Perspektif Sejarah”.
Pakuak
Pernah heboh di media sosial pada 2016 lalu tentang wisatawan yang terkena pakuak saat makan di Los Lambuang, Pasar Lereng, Bukittinggi. Seorang pengguna media sosial membagikan pengalamannya dikenai tagihan Rp600 ribu saat makan nasi kapau untuk tiga orang. Pakuak merupakan penetapan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai yang sesungguhnya oleh pedagang kepada pembeli.
Pakuak biasanya terjadi karena beberapa hal. Pertama, pembeli tidak tahu dengan harga barang yang akan dibelinya. Kedua, pembeli tidak bisa membatalkan jual beli karena telah memakan makanan tersebut. Terakhir, penjual mengetahui jika pembeli sangat ingin barang tersebut sehingga ia sengaja mematok harga lebih tinggi karena tahu pembeli akan rela mengeluarkan uang lebih.
Selain itu pakuak juga ada dalam bentuk pengurangan mutu barang yang dibeli. Seperti ada penjual yang sengaja memasukan barang dengan kualitas yang kurang bagus. Contoh lain dari pakuak yaitu pengurangan jumlah dengan cara mengubah setelan timbangan. Misalnya timbangan yang seharusnya dari satu 1 kg menjadi 900 gr.
Uang Sirih atau Uang Rokok
Thomas Stamford Raffles dalam catatan perjalanannya menuliskan jika ia dan rombongannya pada tahun 1818 dari Padang ke pedalaman Minangkabau harus membayar “toll fee” kepada penghulu. Raffles membayar tol fee atau uang sirih dalam istilah adat Minangkabau disebut dengan kepada penghulu atau pemuda adat saat memasuki atau melewati sebuah nagari.
Dulu, saat akses jalan dan alat transportasi belum sebaik sekarang, aktivitas perniagaan dan perjalanan dilakukan oleh saudagar mengandalkan jalan setapak. Saat itu ada banyak jalan setapak di Minangkabau khususnya antara daerah pedalaman dengan pesisir. Tiap-tiap tapal batas dari suatu nagari ke nagari lain dijaga oleh pemuda setempat. Mereka menuntut uang sirih.
Uang sirih ini dibayarkan berulang kali sebanyak tapal batas yang dilalui. Besaran uang sirih tergantung kepada kegigihan saudagar tersebut dalam menawar harga. Jika mereka tidak mampu menawar kepada anak nagari atau pemuda setempat mereka akan dikenai biaya yang mahal.
Uang sirih juga berbuntut pada pemalakan dan pemerasan. Tapal batas tersebut tidak hanya menjadi lokasi pungutan dengan dalih adat, namun juga menjadi sarang perampokan. Kekerasan dalam bentuk perampokan ini banyak diceritakan dalam kaba-kaba Minangkabau.
Perilaku pakuak dan pemalakan ini memang telah lama ada di Minangkabau. Namun, secara moral aksi perbuatan ini adalah salah yang tidak boleh ada pemakluman. Bila ada kesalahan dan kebohongan yang dilakukan berulang-ulang maka lama-lama akan dianggap wajar.
Sesuatu yang telah menjadi tradisi memang sulit mengubahnya. Sekarang di Los Lambuang dan beberapa tempat makan di Pantai Padang telah melengkapi usaha mereka dengan daftar menu dan harga yang lengkap. Ini merupakan salah satu bentuk mencegah tradisi pakuak mamakuak tadi.
Baca juga: Alat Dapur Tradisional Minangkabau, Ada yang Masih Dipakai hingga Sekarang
Selain itu, untuk mencegah pemalakan membutuhkan upaya kontrol bersama. Pemerintah telah membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Masyarakat yang mengalami atau menemukan praktik pungli dapat melaporkan pada Satgas Saber Pungli yang kini juga bisa dilakukan secara daring. [pkt]
