Pariaman, Padangkita.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, mengukuhkan kelompok pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman, Jumat (24/7/2020).
"Saya datang ini karena ada pengukuhan pendamping desa berdikari, sesuatu terobosan baru yang luar biasa. Karena itu, tidak secara virtual, saya mesti saksikan langsung, agar menjadi bahan saya untuk mengecek yang lain. Apa yang dibuat Wali Kota Pariaman dapat dicontoh bagi daerah lain," kata Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya, di aula kantor Wali Kota Pariaman.
Abdul Halim menegaskan pembangunan desa di Indonesia berdasarkan Millennium Development Goals (MDGs) yang bertujuan pada pembangunan milenium, sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota PBB di New York, September 2000.
"Karenanya dalam konteks menurunkan angka kemiskinan, pembangunan desa berorientasi MGDs. Ada kategori desa sehat dan sejahtera, desa bersetara gender, desa air bersih dan sanitasi," ungkap dia.
Abdul Halim juga mengatakan, pembangunan desa berorientasi pada MDGs, agar dunia tahu bahwa desa di Indonesia itu setara kondisi perkotaan di berbagai negara di dunia.
"Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional, memajukan desa dalam upaya menangani penyelesaian isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan kelangsungan hidup bangsa," ujar dia.
Gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Syafrizal Ucok, menyampaikan UU No. 6/2014 tentang Desa memang telah menjadi salah satu jawaban permasalahan yang ada di Desa.
"Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan pedesaan yang berkelanjutan sesuai dengan Permendes PDTT No. 2 tahun 2016, pemerintah telah menetapkan target status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan indeks Desa Membangun (IDM)," kata Syafrizal.
Dia juga melaporkan, awalnya Sumbar punya daerah sangat tertinggal 51 desa/nagari, tertinggal 328 nagari, status berkembang 374 nagari, status maju 120 nagari, status mandiri sebanyak 7 nagari.
Dengan dana desa yang telah dikucurkan sejak tahun 2015 s/d 2020 yang mencapai, Rp4,3 triliun lebih, nagari-nagari di Sumbar pun sudah banyak perubahan.
Tahun 2016 terdapat nagari sangat tertinggal sebanyak 51 nagari, tahun 2020 jumlahnya turun menjadi 4 nagari. Nagari tertinggal 2016 di Sumbar sebanyak 328, turun tahun 2020 menjadi 66 nagari.
Sementara itu, nagari berkembang tahun 2016 sebanyak 374 naik tahun 2020 menjadi 466 nagari. Nagari maju 2016 sebanyak 120, naik tahun 2020 menjadi 347 nagari. Nagari mandiri pada 2016 sebanyak 7 nagari, naik pada tahun 2020 menjadi 45 nagari.
Wali Kota Pariaman Genius Umar, mengharapkan adanya pendamping Desa Berdiri dapat memudahkan dan mempercepat pembangunan desa menjadi sehat dan sejahtera. [*/pkt]
