Padang, Padangkita.com – Namanya peringatan ulang tahun, tentu saja mesti meriah. Apalagi yang ulang tahun adalah provinsi yang dihuni 5.640.629 jiwa. Adalah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang baru saja memperingati HUT ke-78.
Serangkaian kegiatan telah diadakan menjelang puncak peringatan ke-78 Hari Jadi Provinsi Sumbar. Semua berjalan sesuai yang direncanakan. Hari H-nya, Minggu (1/10/2023) lalu, sejumlah acara inti dihelat.
Siang DPRD Sumbar menggelar Sidang Paripuran Istimewa Memperingati HUT ke-78 Provinsi Sumbar yang diisi dengan pidato Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Ketua DPRD Sumbar Supardi.
Di kesempatan inilah Gubernur Mahyeldi menjawab hal-hal penting soal Sumbar.
"Dapat kami laporkan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun,” ungkap Mahyeldi sebagaimana dilansir Biro Adpim Setdaprov Sumbar.
Mahyeldi merinci, IPM Sumbar 2017 di angka 71,24, dan tahun 2022 naik ke angka 73,26. Angka ini lebih tinggi dari capaian nasional, yakni 72,91.
“Tentu kita berharap capaian IPM tahun 2023 lebih meningkat lagi," kata Mahyeldi.
Kemudian, Mahyeldi memaparkan kondisi sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini, kata Mahyeldi, adalah dua pokok penting yang mempengaruhi IPM. Saat ini, lanjut Mahyeldi, rata-rata lama bersekolah di Sumbar 9,18 tahun. Sementara harapan lama bersekolah di Sumbar mencapai 14,10 tahun, atau hingga tahun kedua di perguruan tinggi.
"Sektor kesehatan, saat ini usia harapan hidup di Sumbar berada di angka 69,90 tahun. Angka ini tentu cukup melegakan kita, sebagai daerah yang memang berharap dan bergantung pada sumber daya manusia," kata Mahyeldi.
Sektor perekonomian, terang Mahyeldi, angka kemiskinan di Sumbar terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2017 penduduk miskin di Sumbar 364.510 orang atau 6,87 persen dari total penduduk. Pada 2020, angka kemiskinan sudah bisa ditekan hingga ke angka 344.230 jiwa atau 6,28 persen dari total penduduk.
"Kita terus berkomitmen memacu laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, seperti upaya pengentasan kemiskinan yang juga terus kita optimalkan,” ujar Mahyeldi.
Tahun ini, lanjut dia, sebanyak Rp1,6 triliun dana APBD Sumbar dialokasikan pada program yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Lebih jauh, Mahyeldi menyampaikan, bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sumbar dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukkan trend peningkatan yang stabil.
Pada 2020 tercatat senilai Rp43,82 juta, pada 2021 menjadi Rp45,35 juta, dan pada 2022 mencapai Rp50,59 juta. Menurut Mahyeldi, hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan PDRB pada 2023. Di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi yang tertinggi dengan angka 21,20 persen.
Ketua DPRD Sumbar Supardi menekankan bahwa peringatan Hari Jadi Sumbar harus jadi momentum untuk terus mendorong kemajuan daerah ke depan.
Guru besar IPDN Prof. Djohermansyah Djohan selaku tamu kehormatan memotivasi agar terjadi akselerasi pembangunan Sumbar di masa yang akan datang. Beberapa hal yang menurutnya perlu diperhatikan adalah kondisi Sumbar yang memiliki keterbatasan PAD dan sumber daya alam.
"Dengan kondisi seperti itu, Pemprov Sumbar harus pandai-pandai menjalin relasi dengan pusat, merangkul perantau, memperkuat perencanaan yang terintegrasi antara kabupaten/kota-provinsi-pusat, menggerakkan desentralisasi budaya secara masif, serta mengembangkan pilot project DPRD yang inovatif," ungkapnya.
Atas sejumlah capaian di sejumlah bidang tersebut, Pemprov Sumbar dan tentu saja Gubernur dan Wakil Gubernur telah diganjar berbagai penghargaan.
Menurut Mahyeldi penghargaan yang telah diterima merupakan hasil kolaborasi bersama dengan seluruh pihak dalam merealisasikan visi daerah ‘Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis pada Tahun 2025’.
Mahyeldi merinci beberapa penghargaan yang diterima, di antaranya penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali secara berturut-turut. Ini, kata Mahyeldi, merupakan bukti baiknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersamaan juga menerima penghargaan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI. Apresiasi ini, kata dia, juga merupakan bukti kesungguhan Pemprov Sumbar dalam bidang pertanian.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga meraih peringkat 3 nasional dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Award (SPM Award) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang menjadi bukti keberpihakan kepada masyarakat miskin, dan sekaligus wujud optimalisasi pemerataan pelayanan dasar di Sumbar.
Provinsi Sumbar juga berhasil mendapatkan penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Mendagri, yang jadi bukti tingginya komitmen Pemprov Sumbar dalam melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Keseriusan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy dalam memastikan dan menjaga keselamatan tenaga kerja, juga diganjar penghargaan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), yakni sebagai Kepala Daerah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik Tahun 2023.
Penghargaan Bintang Adidaya Jagadita dari Menteri Perindustrian yang merupakan penghargaan tertinggi bidang Koperasi juga berhasil diraih berkat keseriusan Pemprov Sumbar dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi.
Ada pula penghargaan Lencana Satya Utama Inovasi Desa yang diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Ini merupakan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sumbar dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat desa menggunakan teknologi tepat guna, sehingga bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kemudian, Pemprov Sumbar juga meraih anugerah KPAI 2023 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas kontribusi Pemprov Sumbar dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Selanjutnya, Pemprov Sumbar kembali mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra 2022 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), karena Pemprov Sumbar dinilai telah merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan.
Penghargaan atas Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Sindikasi Kejahatan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari BP2MI juga membuktikan bahwa Sumbar telah berupaya melindungi PMI khususnya yang berasal dari Sumbar.
Mahyeldi mengatakan dalam setiap penghargaan itu, Pemprov Sumbar tidak berjalan sendiri. Ada kolaborasi dan kerja sama yang terjalin apik dengan DPRD, Kabupaten/Kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD, pengusaha, dan berbagai komponen masyarakat, yang bahu-membahu membangun Sumbar.
"Demikian banyak hasil yang telah diraih, tetapi kita tidak boleh merasa puas. Karena pembangunan adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Proses pembangunan akan selalu bergerak sesuai dengan harapan dan kebutuhan manusia yang juga selaluberkembang,” kata Mahyeldi.
Baca juga: Ini Penerima Penghargaan Tuah Sakato, Ada Gamawan Fauzi, Hasan Basri Durin dan Wisran Hadi
Ia mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dan berkolaborasi guna menjadikan Sumbar Provinsi yang maju, sejahtera, unggul dan berkelanjutan.
Tak hanya menerima penghargaan, Pemprov Sumbar pun memberikan apresiasi untuk sejumlah organisasi dan tokoh yang dinilai berjasa bagi pembangunan Sumbar. [adv/adpsb]
Baca berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.
