Padang, Padangkita.com — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi strategis untuk mematangkan kesiapan tuan rumah menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat Tahun 2026. Pertemuan ini mempertemukan panitia besar dengan perwakilan 12 kabupaten dan kota penyelenggara guna memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai tenggat waktu.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Organizing Committee (OC) Porprov XVI Sumbar, Dr. Septri, dan dihadiri oleh Ketua Steering Committee (SC) Prof. Syahrial Bakhtiar, jajaran SC termasuk Fazril Ale, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat, serta para delegasi daerah penyelenggara.
Fokus utama dalam pertemuan ini adalah percepatan administrasi dan kesiapan infrastruktur olahraga. Dr. Septri menekankan bahwa buku panduan teknis atau Technical Handbook (THB) telah didistribusikan kepada seluruh pengurus cabang olahraga (cabor). Ia pun memberikan instruksi tegas terkait legalitas kepengurusan cabor yang akan bertanding.
“Kami mengingatkan seluruh cabor yang masa berlaku SK kepengurusannya akan segera berakhir sebelum pelaksanaan Porprov agar secepatnya melaksanakan Musyawarah Provinsi atau Musprov. Hal ini sangat penting agar tidak menghambat proses administrasi dan pelaksanaan pertandingan nanti,” tegas Dr. Septri di hadapan para peserta rapat.
Selain urusan administrasi, forum ini juga menyoroti persiapan Kirab Api Porprov yang akan melintasi 12 daerah penyelenggara. Seluruh tuan rumah diinstruksikan untuk segera merampungkan dan mengirimkan data lokasi pertandingan, penginapan atlet dan ofisial, serta fasilitas layanan kesehatan.
KONI Sumbar telah menetapkan tenggat waktu pelaporan kesiapan akhir dari masing-masing daerah paling lambat pada 9 Agustus 2026, menyusul serangkaian rapat koordinasi daerah yang dijadwalkan berlangsung sejak 23 Juli hingga 7 Agustus 2026.
Dalam sesi pemaparan kesiapan daerah, berbagai dinamika di lapangan turut mengemuka. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar melaporkan kendala terkait kepastian anggaran yang masih dalam tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski demikian, kedua daerah tersebut menjamin bahwa fasilitas pendukung utama terus dipersiapkan dengan matang. Mentawai, secara khusus, telah melakukan audiensi dengan pimpinan daerah setempat dan tengah menunggu kepastian jadwal transportasi laut untuk kelancaran mobilitas kontingen.
Di sisi lain, Kota Padang memaparkan laporannya terkait penentuan titik lokasi penyambutan Api Porprov yang masih dalam tahap pembahasan akhir. Tantangan lain yang dihadapi Kota Padang adalah kendala teknis dalam menginput data atlet melalui sistem pendataan digital bernama aplikasi Sirimau.
Menyikapi permasalahan pendataan yang dikeluhkan beberapa daerah, Dr. Septri merespons dengan langkah taktis. Ia menyadari bahwa sinkronisasi data, khususnya bagi atlet yang memiliki rekam jejak nasional, membutuhkan penanganan khusus.
“Kendala utama kita saat ini memang berada pada proses sinkronisasi data atlet. Untuk mempercepat proses tersebut, KONI Sumbar akan kembali menggelar pelatihan intensif bagi para administrator aplikasi Sirimau di tiap daerah, sehingga seluruh tahapan pendataan dapat terselesaikan di awal Agustus mendatang,” jelas Dr. Septri.
Terkait penerapan aplikasi Sirimau, Dispora meminta jaminan kepastian mengenai keamanan peladen (server), mekanisme verifikasi data, hingga integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atlet dengan basis data Dukcapil. Sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan teknis, sejumlah peserta rapat sepakat agar sistem verifikasi manual tetap disiapkan berdampingan dengan sistem digital.
Perwakilan Dispora Sumbar yang hadir dalam rapat tersebut memberikan jaminan komitmen terkait dukungan nyata pemerintah daerah. Mereka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mengawal kelancaran pendanaan demi suksesi ajang olahraga multieven tersebut.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Porprov dan akan memastikan dukungan anggaran ini dapat direalisasikan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar perwakilan Dispora Sumbar menanggapi dinamika anggaran di sejumlah daerah.
Dispora juga menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi lebih terarah dengan KONI terkait urusan teknis, termasuk merespons usulan Kabupaten Pesisir Selatan perihal perbaikan lapangan sepak takraw, serta Kabupaten Padang Pariaman yang membutuhkan intervensi surat gubernur guna mempercepat laju persiapan.
Menjelang akhir rapat, panitia menetapkan kesepakatan krusial terkait seremoni puncak. Upacara pembukaan resmi Porprov XVI Sumatera Barat dijadwalkan akan dihelat pada 2 Oktober 2026.
Guna menjaga gaung dan kekhidmatan acara, seluruh kabupaten dan kota tuan rumah diimbau untuk tidak menyelenggarakan seremoni pembukaan cabang olahraga apa pun pada tanggal tersebut. Dengan demikian, seluruh perhatian atlet, ofisial, dan masyarakat akan terpusat sepenuhnya pada seremoni utama.
Beberapa persoalan teknis lanjutan, seperti aturan sepak bola putri, validitas identitas kependudukan, hingga mekanisme mutasi atlet antar daerah yang dipertanyakan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, akan segera diselesaikan melalui sidang keabsahan atlet dalam waktu dekat.
Melalui konsolidasi ini, KONI Sumbar berharap seluruh pemangku kepentingan dapat merapatkan barisan, mengatasi setiap kendala teknis, dan mewujudkan Porprov XVI Sumbar 2026 sebagai ajang olahraga yang tertib, profesional, dan membanggakan. [*/hdp]