Padang, Padangkita.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah daerah.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Koordinasi dengan BPK menjadi bagian dari ikhtiar kita agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan penanganan bencana, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Menurut Mahyeldi, dukungan dan masukan dari BPK sangat dibutuhkan agar program-program penanganan bencana dapat dilaksanakan sesuai aturan, tanpa mengurangi kecepatan dan kepekaan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Dengan koordinasi ini, diharapkan tidak ada keraguan dalam mengambil langkah-langkah strategis,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas sejumlah aspek teknis terkait pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta langkah-langkah pengawasan yang diperlukan dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumbar.
Baca juga: Mendagri Apresiasi Kinerja Pemprov Sumbar Dalam Penanganan Bencana - Pengelolaan APBD
Pemerintah Provinsi Sumbar berharap sinergi dan komunikasi yang baik dengan BPK Sumbar dapat terus terjaga, sehingga penanganan bencana dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Dalam pertemuan, Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto. [*/adpsb]
