Berita Pariaman hari ini dan berita Sumbar hari ini: Kegiatan ini bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat yang terdampak Covid-19
Pariaman, Padangkita.com- Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin meninjau pengerjaan proyek padat karya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau Cash For Work (CFW) di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Jum'at (21/05/2021).
Proyek drainase di Desa Rawang yang merupakan program KOTAKU dari Kementerian PUPR, bertujuan untuk memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Mardison menyebutkan, pelaksanaan kegiatan sudah hampir 60 persen begitu juga dengan anggarannya sudah hampir 20 persen.
"Insyaallah mungkin tahap keduanya bisa terealisasi bulan ini dan kita yakin masyarakat akan memacu pembangunan ini dengan baik," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa tujuan pembangunan proyek drainase ini adalah guna menghindari dari berbagai macam hal, pertama mengaliri irigasi air sawah warga dan untuk menghindari banjir.
Wawako juga himbau masyarakat agar drainase yang cukup bagus ini dipelihara sebaik-baiknya dan diawasi oleh pemerintah desa melalui barakainya.
"Kepala desa diminta untuk mengawasi sampah, jangan membuang sampah di lokasi proyek ini," tegasnya.
Dikatakannya, dalam kondisi pandemi Covid 19 ini, ia yakin masyarakat yang ekonomi melemah akibat pandemi bisa diberdayakan dengan cara gotong-royong.
Ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka menggalakkan kembali tradisi gotong royong ditengah-tengah masyarakat di ranah Minangkabau.
Mardison juga sampaikan keberhasilan Pemerintah Kota Pariaman dibawah kepemimpinan Walikota Pariaman Genius Umar dan Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin melalui visi dan misinya dalam mensejahterakan masyarakat hampir mencapai 90 persen.
Baca juga: Desa Pauh Kuraitaji Sediakan Wifi Gratis di Perpustakaan Desa untuk Belajar Daring
Lebih lanjut dikatakannya, untuk jamban dan WC bagi masyarakat yang juga merupakan program nasional insyaallah akan kita realisasikan melalui anggaran dari pemerintah pusat, karena memang APBD di Kota Pariaman tidak mencukupi. [*/rna]
