Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengungkap sejumlah tantangan dalam pencegahan korupsi. Di antaranya gratifikasi masih dianggap hal biasa, promosi jabatan sarat kepentingan, dan perlindungan pelapor (whistleblower) masih lemah.
Sejauh ini, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah melakukan langkah pencegahan. Seperti dengan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), dan Unit Pengendali Gratifikasi. Kemudian, pelaporan e-LHKPN, serta penguatan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP), dan pembentukan Satgas Saber Pungli.
Masalah pencegahan korupsi dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi SPI dan MCSP Sumbar, di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025).
Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dihadiri Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Agung Yudha Wibowo, Ketua DPRD Sumbar, Inspektur Daerah, Kepala OPD Pemprov Sumbar, serta Admin dan PIC MCP (Monitoring Center for Prevention) dari lingkungan Pemprov Sumbar.
”Selamat datang dan apresiasi kepada KPK atas pendampingan kepada daerah. Pencegahan korupsi hanya akan berhasil bila dilakukan bersama, dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak,” ungkap Mahyeldi dalam sambutannya.
Menurut Mahyeldi, Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), bukan hanya agenda rutin atau kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas birokrasi.
Disampaikan SPI adalah gambaran nyata tentang persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi. Sementera itu, MCSP mendorong perbaikan pada delapan area strategis (APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah, tata kelola BUMD).
Mahyeldi berharap, hasil SPI dan MCSP dapat menjadi cerminan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Adapun data capaian SPI dan MCSP Sumbar adalah: skor SPI Sumbar 2024 di angka 67,20 poin, masih di bawah rata-rata nasional yang 71,53 poin.
Kemudian, skor MCSP Sumbar 2024 di angka 92 poin, atau di atas rata-rata nasional yang 85 poin. Yang terbaik sejauh ini di Sumbar, adalah Kota Padang Panjang dengan 94 poin, konsisten menjadi terbaik nasional sejak 2018.
Mahyeldi menargetkan, skor SPI Sumbar naik ke kategori ‘terjaga’ (nilai 78–100). Kemudian, skor MCSP 2025 meningkat dibanding 2024.
“Pencegahan korupsi berjalan lebih optimal melalui sinergi semua pihak,” tegasnya.
SPI atau Survei Penilaian Integritas merupakan survei yang dilakukan KPK untuk memotret integritas suatu instansi atau lembaga publik melalui pengalaman dan persepsi pengguna layanan, pegawai, serta ahli terkait potensi korupsi.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Sumbar Ikut Perangi Korupsi
Sedangkan MCP (Monitoring Center for Prevention) adalah dashboard dan program yang dikembangkan KPK untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah melalui perbaikan tata kelola pada delapan area intervensi. [*/adpsb]
