Simpang Empat, Padangkita.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (Ampun) Pasaman Barat (Pasbar) berunjuk rasa di Kantor Bupati setempat, Kamis (23/7/2020).
Mereka mendesak bupati segera menoperasikan Rumah Sakit (RS) Pratama di Ujung Gading, dan meminta bupati mengganti Kepala Dinas Kesehatan yang mereka nilai lamban menangani Covid-19.
Mahasiswa ini berorasi di halaman kantor Bupati setempat dengan membawa baliho yang bertuliskan "Apa Kabar RSUD Pratama Ujung Gading". Mahasiswa ini memulai aksi sekira pukul 11.15 WIB.
Dalam orasinya, mahasiswa juga membawa keranda sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap pemerintah yang terkesan cuek terhadap kondisi masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Di mana hati nurani kalian wahai bapak-bapak yang duduk di kursi empuk dan ruangan ber-AC," ujar Warham Eka Putra, Koordinator Aksi Ampun Pasbar.
Warham juga menyampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasbar telah gagal dalam penanganan pandemi Covid-19 di Nagari Tuah Basamo ini.
Baca juga: Ada Pengusiran Wartawan Saat Rapat Pleno Terbuka KPU Pasbar: Alharis: Bukan Kami, Tapi Tim Paslon
"Kita juga melihat bahwa Dinkes gagal dalam menangani pandemi Covid-19 yang terjadi belakangan ini, pasalnya terkait APD (alat pelindung diri) saja baru tiba ketika Pasbar sudah masuk masa ‘new normal’," ungkap dia.
Warham menyayangkan kebijakan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan yang dinilai lamban dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, dia meminta Bupati Yulianto bertindak tegas, yaitu mengganti Kadis Kesehatan.
Baca juga: Dua Pengedar Diringkus Bersama 24 Paket Sabu di Sinuruik Talamau Pasbar
"Kita minta ada hitam di atas putih akan hal ini. Kalau memang tidak ada tindak lanjut dari Pemda, kami akan turunkan lebih banyak lagi massa untuk ini," tegas dia.
Bupati Pasbar Yulianto didampingi Kepala Dinas Kesehatan Jon Hardi menyambut langsung kedatangan puluhan mahasiswa ini dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
"Kita akan tindaklanjuti sesuai aturan. Untuk memastikan kapan akan beroperasinya, kami belum bisa berikan kepastian," ujar Yulianto.
Saat Yulianto mengajak mahasiswa untuk beraudensi, para mahasiswa ini menolak dan lebih memilih untuk membubarkan diri.
Kegiatan aksi ini mendapat pengawalan yang ketat dari personel Polres Pasbar.
Masih Menunggu Sertifikat Laik Fungsi
Yulianto menjelaskan, pengoperasian RS Pratama Ujung gading, harus mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Rumah Sakit itu bisa beroperasi, kata dia, setelah adanya sertifikat laik fungsi (SLF) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jon Hardi membenarkan apa yang disampaikan Bupati, bahwa masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya belum adanya izin operasional.
"Salah satu syaratnya menurut Permenkes No. 56 tahun 2014 harus ada sertifikat laik fungsi (SLF) yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)," ujar Jon.
Namun, kata dia, sampai saat ini Pasbar belum punya TABG, dan Bupati sendiri sudah mengajukan permintaan kepada Gubernur untuk menugaskan TABG Provinsi Sumbar. Namun, lanjut dia, hingga kini belum terealisasi.
"Di samping terkendala izin operasional, (masih butuh) beberapa peralatan kesehatan dan peralatan lainnya seperti peralatan ICU, peralatan gizi, laundry dan lainnya," tambah dia.
Menurut Jon, hal ini terkendala anggaran yang belum tersedia tahun ini. "Namun tahun depan anggarannya sudah dialokasikan Bupati melalui TAPD berdasarkan pengajuan Dinas Kesehatan.” [rom/pkt]
