Painan, Padangkita.com - Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 kepada BPK, Jumat (13/3/2020) di aula Kantor BPK Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar).
Hendrajoni mengatakan, LKPD Pessel itu disusun berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ia optimistis tahun ini bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Keuangan daerah harus dipergunakan dan dikelola sebagaimana mestinya untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Hendrajoni.
Pada kesempatan itu, Bupati didampingi Kepala Inspektorat Pessel Ahda Yanuar, Kepala BPKD Pessel Suhendri, dan Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Hamdi.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi yang menerima LKPD mengapresiasi kepala daerah yang menyerahkan LKPD lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yakni tanggal 31 Maret 2020.
"Ini menjadi salah satu bukti pemerintah daerah di Sumatra Barat memiliki komitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel," kata Yusnadewi.
WTP Bukan Suatu yang Luar Biasa
Ia mengharapkan pemeriksaan LKPD itu berjalan lancar, yang dilakukan dengan prosedur alternatif, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan secara rinci.
"Mohon kesiapan dari pemerintah daerah terkait dengan aset, akuntansi, tetapi dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) tetapi juga seluruh perangkat daerah," tambahnya
Ia menekankan, jika Pemda ingin meraih WTP, maka apa yang dilaksanakan mesti sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan. WTP bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi merupakan sebuah keharusan yang mesti dicapai.
Kalau ingin berkualitas tidak berhenti pada WTP, tetapi terus berupaya melakukan berbagai kegiatan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD mesti mempertimbangkan penganggaran sesuai dengan potensi daerah. "Tingkatkan pengawasan dan pengendalian anggaran," ingatnya.
Lebih lanjut disampaikan, yang mesti menjadi perhatian pemerintah daerah adalah terkait proyek dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang harus dilaksanakan dengan baik. (*/rel)
