Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mempertanyakan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Berdasarkan informasi yang ia terima, PT Pos Logistik Indonesia, yang menjadi bagian dari lini bisnis PT Pos Indonesia, dinilai belum maksimal memberikan layanan distribusi logistik akibat persaingan antar perusahaan logistik di Indonesia.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan berharap PT Pos Indonesia meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa menjadi rekan resmi Pemilu 2024.
“Melihat dari pengalaman dan kesiapan, maka tentu saja, kami dari Komisi VI mendukung posisi PT Pos Indonesia agar dalam (tahun) 2024 mendatang bisa kembali ditunjuk sebagai official partner Pemilu,” ungkap Harris saat sesi pendalaman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Lebih lanjut, dirinya menekankan PT Pos Indonesia agar memiliki rencana kontigensi untuk menghadapi distribusi logistik pemilu untuk 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
“Mungkin bisa diselaraskan dengan pengalaman-pengalaman paling berharga dalam menjalankan distribusi logistik dengan perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (sebelumnya),” pungkasnya.
Menanggapi keraguan tersebut, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.
Di antaranya, kata dia, PT Pos Indonesia sudah mengintegrasikan dengan sistem end-to-end logistics guna menjaga kelancaran arus distribusi barang di Indonesia.
Baca juga: DPR Nilai Pemilu 2024 Pembuktian Program Masyarakat Digital Kemenkominfo
Selain itu, PT Pos Indonesia menyebutkan akan ada 4.500 titik kantor pos yang digunakan untuk gedung utama, pusat distribusi, dan tempat pelipatan surat suara. Terakhir, PT Pos Indonesia telah menyiapkan dashboard real time yang terintegrasi dengan silog (sistem logistik) KPU. [*/pkt]
