Mahyeldi menyampaikan paparan rencana dan kendala pembangunan Kota Padang dalam rakor bersama gubernur (Foto: Humas Kota Padang)
Padangkita.com – Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan kondisi terkini dan sejumlah hambatan dalam pembangunan Kota Padang kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Dalam rapat koordinasi Pemko Padang dengan gubernur, Mahyeldi mempresentasikan rencana pembangunan Ibukota provinsi Sumbar itu sekaligus kendala yang dihadapi.
Seperti pembangunan jalan Padang – Mandeh guna mensinergikan pengembangan pariwisata dan mendekatkan akses dari kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Padang.
“Jalan Padang – Mandeh ini akan dikerjakan oleh balai jalan (BPJN). Mereka berencana bangun jalan eksisting di sini, dan pembangunan fisik dilaksanakan pada 2018,” kata Mahyeldi, Jumat (4/7/2017).
Selain itu, juga pembangun jalan By Pass yang masih menyisakan 1,2 kilometer di sejumlah titik.
Menurutnya, kendala penyelesaian akhir pembangunan By Pass sudah disampaikan ke Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Termasuk anggaran yang juga sudah disediakan pemerintah pusat.
Ia mengatakan Dirjen Mina Marga sudah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian jalan tersebut. Termasuk meminta pemerintah daerah menggeser ‘border’ atau pembatas jalan agar pembangunan bisa segera dilaksanakan.
Selain mengenai pembangunan, Mahyeldi juga melaporkan naiknya angka penderita kanker serviks di daerah itu.
Ia meminta Pemprov Sumbar membuat kebijakan agar aparatur sipil negara (ASN) wanita melakukan tes kanker serviks.
Begitu juga untuk penerimaan CPNS, ia meminta moratorium penerimaannya dicabut, sebab banyak guru-guru yang akan pensiuan, sehingga daerah berpotensi kekurangan tenaga pendidik.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan untuk persoalan kanker serviks, pihaknya akan melakukan screening kepada seluruh ASN perempuan.
“Provinsi akan bantu semua pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Padang,” ujarnya.
Terkait moratorium PNS, ia menuturkan tidak hanya Kota Padang yang mengalami kekurangan pegawai, tetapi juga daerah lainnya. Namun, Irwan berjanji akan menyurati Menteri Pemberdayaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mencabut moratorium PNS.
