Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersiap melakukan transformasi besar dalam tata kelola keuangan daerah. Sebagai wujud komitmen memperkuat ekosistem ekonomi syariah, pemerintah setempat akan mengalihkan seluruh sistem pembayaran gaji bagi belasan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke perbankan syariah. Kebijakan strategis ini dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.
Langkah berani tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Rapat Kerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (24/6/2026).
Di hadapan para pemangku kepentingan, Maigus menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar perubahan administratif administrasi, melainkan wujud nyata dari visi Kota Padang yang maju dan sejahtera berlandaskan nilai agama.
“Insyaallah mulai 1 Juli 2026 nanti, gaji belasan ribu ASN Pemko Padang sudah menggunakan sistem syariah. Momentum Tahun Baru Islam ini harus menjadi titik awal perubahan cara berpikir dan tata kelola pemerintahan di Kota Padang. Ketika sistem yang halal sudah tersedia, maka kita harus berupaya menerapkannya secara utuh,” ujar Maigus Nasir memberikan penegasan.
Kebijakan migrasi finansial ini memiliki pijakan hukum dan filosofis yang kuat. Maigus memaparkan bahwa langkah ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang mengakui dan menegaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Hal ini kian diperkuat dengan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
Kendati visi yang diusung sangat menjanjikan, transisi menuju ekosistem syariah ini tidak lepas dari rintangan. Pemerintah Kota Padang menyadari adanya pekerjaan rumah yang cukup besar, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni di bidang ekonomi syariah, serta masih kuatnya dominasi sistem keuangan konvensional di tengah masyarakat.
Untuk memastikan kelancaran kebijakan ini, Maigus menginstruksikan adanya sinergi lintas sektoral guna mengurai potensi hambatan di lapangan.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, perguruan tinggi, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga perangkat daerah untuk memperkuat edukasi dan mempercepat implementasi ekosistem ekonomi syariah di Kota Padang. Semoga melalui kolaborasi bersama, masyarakat semakin memahami bahwa sistem keuangan syariah menjunjung prinsip keadilan, kemaslahatan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Padang, Indra Noveri, menyatakan bahwa momentum rapat kerja ini merupakan langkah awal yang krusial. Raker tersebut difokuskan untuk merumuskan cetak biru dan program kerja KDEKS Kota Padang periode 2025-2029.
“Semoga Raker KDEKS ini melahirkan program kerja yang terarah dan mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Kota Padang,” harap Indra.
Forum perumusan kebijakan tersebut turut diisi oleh sejumlah pakar terkemuka, di antaranya Dewan Pakar KDEKS Kota Padang Prof. Asasriwarni, Direktur Eksekutif KDEKS Kota Padang Dr. Muhammad Sobri, serta Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Prof. Sutan Emir Hidayat yang hadir secara daring.
Baca Juga: Ini Sejumlah Upaya dan Progres Pengembangan Ekonomi – Keuangan Syariah di Sumbar
Kegiatan strategis ini juga dihadiri oleh Tim Percepatan Pembangunan Kota Padang, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang Corri Saidan, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Padang yang akan menjadi ujung tombak sosialisasi kebijakan ini di tengah masyarakat. [*/hdp]

