Jumat, 20/11/2026 | 19:12 WIB

Padang

Lokasi cuaca

Pilih lokasi untuk melihat cuaca saat ini.

atau gunakan koordinat

Terkini

Cari

Temukan berita, topik, dan penulis.

Berita

Lama Mengendap, Pemprov Sumbar Cairkan Dana Hibah Rp86 M untuk Beasiswa

Berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru: Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan, masyarakat Sumbar yang menolak program vaksinasi Covid-19 akan diberi sanksi
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Foto: Ist)
Ukuran teks 16px

Padang, Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) akan mencairkan dana hibah sebesar Rp86 miliar, untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa Sumbar yang berprestasi. Dana ini merupakah hibah murni dari PT Rajawali yang sejak 2009 mengendap di kas daerah Bank Nagari Syariah.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, menyebutkan uang hibah tersebut awalnya sebanyak Rp48 miliar. Namun, karena tidak pernah dimanfaatkan dana tersebut pun bertambah.

"Mungkin sekarang banyak yang bertanya kenapa uang tersebut tidak digunakan? Karena tidak ada format atau ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dana hibah tersebut," kata Irwan saat rapat terbatas bersama rektor dan kepala sekolah se-Sumbar secara virtual, Rabu (5/8/2020).

Pada kesempatan itu, Irwan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar Adib Alfikri, dan Kabid Bidang PSMA (Pembinaan Sekolah Menengah Atas) Disdik Sumbar, Suryanto.

Menurut Irwan, diperlukan aturan yang jelas terkait dana hibah dari pihak ketiga, khususnya dalam pengelolaan yang sifatnya abadi dan berkelanjutan.

Baca juga: Semua Ajudan, Sespri dan Keluarga Gubernur/Wakil Gubernur Tes Swab, Jasman: Hasilnya Semua Negatif Covid-19

"Kita sudah berkali-kali berkonsultasi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kemenkum HAM, tidak ada judulnya atau nomenklatur di Indonesia. Makanya uang itu tidak habis-habis," ucap Irwan.

Akibatnya, kata Irwan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sudah berkali-kali menjadikan dana itu sebagai temuan. Ada uang di kas daerah tapi tidak ada judul atau nomenklaturnya.

Baca juga: Calon Gubernur Sumbar Bisa Habiskan Lebih Rp100 M, Demi Gaji Rp8,4 Juta dan BPO Rp28,75 Miliar Per Bulan?

Irwan menegaskan, sebetulnya pencairan dana hibah mesti mengikuti Permendagri. Namun Permendagri yang jelas sebagai payung hukum itu pun belum ada. Makanya, pencairan dana untuk beasiswa dari hibah PT. Rajawali itu mesti menggunakan "diskresi".

"Secara teknisnya, saya serahkan pada akademisi dan kepala sekolah untuk merumuskannya. Baru kita keluarkan Pergub-nya," ucap Irwan.

Atas dasar Pergub itu, lanjut Irwan, dana baru bisa dicairkan untuk beasiswa. “Pesan saya, jangan ada yang menyalahi aturan, bisa-bisa kita dianggap korupsi nantinya," ingat Irwan.

Sementara itu Adib Alfikri menyebutkan Pergub pencairan beasiswa Rajawali sudah disepakati dengan gubernur, tinggal teknis penyalurannya. Pada rapat itu dia menyerahkan sepenuhnya pada perguruan tinggi dan sekolah yang memberikan rekomendasi tentang mahasiswa dan siswa yang akan menerima.

"Untuk tahap pertama, akan dicairkan Rp5 miliar. Semua mekanisme penyaluran tertuang dalam Pergub," kata Adib.

Suryanto menambahkan ada dua kategori yang berhak menerima beasiswa tersebut. Pertama, siswa dan mahasiswa kurang mampu dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari kelurahan, nagari atau terdaftar di Badan Amil Zakat (BAZ).

Kedua, siswa dan mahasiswa berprestasi dengan indikator Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan untuk perguruan tinggi untuk akreditasi A, B juga berbeda IPK-nya. Termasuk prestasi di luar akademik seperti di bidang olahraga, dan tahfiz.

"Yang jelas, kita lebih memprioritaskan untuk anak-anak kita berasal dari Sumbar, baru yang lain, terkait teknisnya nanti tertuang dalam Pergub," terang dia. [*/pkt]


Baca berita Sumatra Barat terbaru hanya di Padangkita.com.

Bagikan berita ini