Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengkritisi wacana pilihan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di tengah terjadi over supply energi listrik PT PLN saat ini.
"Jika alasan menaikkan TDL adalah untuk penghematan, kompensasi dan menyelamatkan kondisi keuangan PLN, saya kira kebijakan ini tidak tepat dan tentu sangat merugikan masyarakat. Belum saatnya Pemerintah menerapkan kebijakan pemangkasan subsidi listrik di tengah masa pemulihan ekonomi nasional," kata Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (15/4/2022).
Menurut dia, kondisi makro ekonomi memang terlihat membaik, tapi tidak dengan kondisi mikro ekonomi masyarakat. Masyarakat, sambung dia, baru saja dibebani dengan inflasi bahan pangan dan BBM, kenaikan TDL hanya akan semakin memperparah inflasi saat ini.
"Saya kira PLN memiliki sumber masalah keuangan lain yang lebih urgen untuk diselesaikan saat ini, selain merespon tekanan inflasi energi dengan menaikkan TDL," papar dia.
"Pemerintah hanya harus memangkas over supply energi listrik yang merugikan keuangan PLN selama ini," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa selama ini over supplay energi listrik yang dilakukan oleh sumber pembangkit listrik milik swasta yang justru sangat merugikan keuangan PLN.
Jadi, tidak fair jika pemerintah justru membebani masalah defisit neraca keuangan PLN kepada masyarakat.
"Kami minta Kementerian ESDM untuk terlebih dahulu melakukan pembaharuan skema kontrak dengan pengusaha pembangkit listrik swasta. Sehingga beban keuangan PLN bisa dikurangi secara signifikan dan tidak perlu mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat," ungkapnya.
Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi isyarat untuk menaikkan tarif listrik. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR, Rabu (13/4/2022).
Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Solusi Pemerintah Bangun SPBU Khusus Nelayan
"Dalam jangka pendek penerapan tarif adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp7 triliun hingga Rp16 triliun," kata Arifin. [jal/pkt]
