Komunikasi (Politik) Corona

Semakin simpang siur informasi kebencanaan, semakin gampang dan menganga celah informasi palsu (hoaks) beredar ke tengah masyarakat.

Serangan virus Corona telah ditetapkan sebagai bencana serius non-alam oleh PBB melalui organisasi sayapnya, WHO (World Health Organization). Sampai detik naskah ini diketik, di Indonesia sudah 38 orang yang meninggal diakibatkan virus Covid19 dari 450 kasus pasien yang positif terjangkit virus ganas dan belum ada obatnya ini (Detik, diakses Minggu, 22/3/2020 pukul 12:41).

Dari data mengenaskan di atas bisa disimpulkan bahwa Case Fatality Rate (CFR) Corona di Indonesia telah mencapai angka 8,44%, ini berarti ‘mengalahkan’ rekor  Italia dan Iran yang masing-masing hanya di kisaran 7,94 dan 6,1 persen. Persentase ini di dunia merupakan nomor dua tertinggi, karena ternyata di atas Indonesia masih ada Filipina yang mencapai 9,4 persen.

Beranjak dari data terkini, tentu kita bergidik. Namun akan lebih baik jika tidak hanya bergidik dan kemudian putus asa. Bagaikan sedang mengalami perang global, kita tentunya harus bahu membahu melawan musuh bersama ini. Tentu tidak ada jalan lain selain benar-benar lebih meningkatkan aksi dan reaksi bersama. Himbauan pemerintah yang seolah-olah sudah ‘berhasil’ meredakan kepanikan di arus bawah, sejatinya butuh implementasi yang lebih detail di tataran bawahnya.

Implementasi kebijakan pemerintah yang dikemas dalam bingkai komunikasi politik itu tentunya harus mengedepankan keselamatan masyarakat sebagai konstituen. Di tengah krisis kebencanaan, tidak ada prioritas yang lebih tinggi selain menyelamatkan nyawa masyarakat. Dus, dalam krisis bencana, alasan atau argumen ekonomi dan politik, sebagai contoh, mestinya dinomorduakan di bawah keselamatan dan keterhindaran masyarakat dari bencana.

Ini sesuai dengan dua dari empat filosofi dalam menyikapi bencana yang dipakai di mana-mana. Dua hal itu adalah, pertama, menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana. Kedua, menjauhkan bencana dari masyarakat. Dalam hal ini, pandemik Corona yang nyata-nyata sudah mengancam keselamatan kehidupan masyarakat di negara kita tentunya harus benar-benar dijauhkan ancamannya terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi darurat, adalah lebih penting mengantisipasi dibanding mengambil tindakan saat bencana sudah datang.

Untuk itu, tindakan preventif berupa meliburkan, meniadakan iven-iven keramaian, mengistirahatkan aktivitas umum adalah bagian dari filosofi pertama ini. Jika ini tidak dilakukan dan dikomunikasikan secara efektif berikut landasan rasional dan Standar Operasional (SOP)-nya maka dikuatirkan bencana apa pun, termasuk virus Corona akan semakin gampang merasuk dan mengantarkan bencana itu secara lebih masif ke tengah masyarakat. Di sini dibutuhkan kepekaan dan kecerdasan para pemimpin mulai dari tingkat nasional hingga lokal, karena di tangannyalah hak prerogatif dalam menetapkan status dan aksi melawan bencana itu dipegang.

Sementara filosofi kedua, berupa menjauhkan bencana dari masyarakat adalah pada tahapan evakuasi, kedaduratan dan kesigapan jika bencana sudah (terlanjur) terjadi dan hinggap ke relung masyarakat. Dibutuhkan perencanaan matang dari sekarang, bagaimana misalnya nanti saat provinsi kita sudah ratusan orang yang terbukti menjadi korban dari virus ini. Sebagai prediksi ilmiah dari pakar matematika-statistika dari Institut Teknologi Bandung saat diwawancarai oleh salah satu TV swasta nasional beberapa hari lalu, diperkirakan di 2 bulan ke depan pandemi Corona akan menjangkit sekitar 8000an korban.

Ini tentu mengerikan. Sebagai catatan, pakar model Matematika-Statistik tersebut melakukan analisis prediksinya berdasarkan percepatan eskalasi jumlah terpapar positif Corona, di mana Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Bayangkan, jika di Italia dalam 19 hari ‘hanya’ terdapat 20 positif Corona dan 1 orang meninggal, maka di Indonesia dalam jangka waktu yang sama terdapat 369 terpaparpositif dan 32 nyawa melayang.

Sementara itu terdapat lima landasan utama untuk membangun komunikasi bencana yang efektif menurut Haddow (2008: 2). Yang pertama adalah harus Costumer focus, yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan relawan melalui pembuatan mekanisme komunikasi yang menjamin informasi dapat disampaikan dengan tepat dan akurat. Selanjutnya adalah harus ada Leadership commitment, artinya adanya faktor pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat yang memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.

Lebih jauh, membangun komunikasi bencana yang efektif haruslah mengacu pada kriteria ketiga yakni Situational awareness yakni suatu komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip-prinsip komunikasi bencana sama dengan komunikasi efektif yang mementingkan perlunya transparansi dan akuntabilitas.

Berikutnya, prinsip yang keempat adalah melakukan media partnership, yakni bermitra dengan media adalah salah satu landasan untuk menciptakan komunikasi bencana yang efektif. Media massa seperti televisi, surat kabar, radio, dan media daring sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerja sama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang terlatih untuk berkerja sama dengan media untuk mendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada publik.

Hal kelima dari komunikasi bencana yang efektif adalah penanggulangan bencana harus didukung dengan pendekatan soft power dan hard power. Pendekatan soft power adalah dengan mempersiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana. Sedangkan pendekatan hard power adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik seperti membangun sarana komunikasi, membangun pusat tes sampel di Rumah Sakit yang memiliki kecepatan dalam menghasilkan diagnosa, mendirikan rumah sakit yang representatif, call center yang responsif, menyiagakan dokter dan paramedis dan sebagainya. Kedua pendekatan itu disebut mitigasi bencana yang mutlak memerlukan keterampilan komunikasi yang mumpuni.

Terakhir yang tidak kalah penting adalah mengenai data yang akurat dan siapa otoritas penyampai data itu serta bagaimana mekanisme data itu bisa disampaikan secara cepat dan efektif. Komunikasi bencana harus didukung dengan data dan informasi yang akurat, cepat dan terpercaya. Informasi sebisa mungkin disampaikan satu pintu, atau miminal memiliki kesesuaian konten meski disampaikan oleh banyak pemangku kepentingan.

Last but not least, data yang ada haruslah terintegrasi, handal dan tepat waktu penyampaian dan perolehannya. Kualitas data dan informasi yang baik akan menentukan kualitas komunikasi bencana dan mempercepat proses pengambilan keputusan tentang bencana, sehingga tidak ada kesimpangsiuran yang terbaca dan viral di tengah masyarakat. Perlu diingat, semakin simpang siur informasi kebencanaan, semakin gampang dan menganga celah informasi palsu (hoaks) beredar ke tengah masyarakat.(*)


Mohammad Isa Gautama
Pengamat Komunikasi Politik, Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang