Padang, Padangkita.com – Upaya berkelanjutan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam menjamin kesetaraan dan kemudahan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat berbuah manis. Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menerima penghargaan prestisius dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dedikasi dan dukungan penuhnya terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayahnya.
Momen penganugerahan piagam penghargaan tingkat nasional ini diwakili dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Penyerahan tersebut menjadi agenda puncak dalam rangkaian acara Peresmian Posbankum Nagari, Desa, dan Kelurahan se-Provinsi Sumatra Barat yang dipusatkan di Auditorium Gubernuran Sumatra Barat, Senin (30/3/2026).
Menyikapi apresiasi dari pemerintah pusat tersebut, Wakil Wali Kota Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan pelecut semangat bagi jajaran Pemko Padang untuk terus memperkuat infrastruktur dan layanan bantuan hukum secara inklusif di setiap sudut kota.
“Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, khususnya dalam memberikan akses keadilan yang merata, mudah dijangkau, dan solutif bagi seluruh warga Kota Padang,” ujar Maigus Nasir usai menerima penghargaan tersebut.
Acara peresmian berskala masif ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi. Dalam sambutannya, Mahyeldi menggarisbawahi bahwa peluncuran Posbankum secara serentak merupakan lompatan strategis dalam mendekatkan akses keadilan hingga ke akar rumput.
“Hari ini kita berkumpul untuk mewujudkan salah satu tujuan paling esensial dari hukum, yaitu memperkuat instrumen akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Khususnya di desa, kelurahan, dan nagari di Provinsi Sumatra Barat, misi ini kita wujudkan melalui peresmian 1.265 titik Posbankum,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya merincikan eskalasi program bantuan hukum di tanah air. Saat ini, secara nasional telah terbentuk sebanyak 83.930 Posbankum yang tersebar di seantero Nusantara. Ia menegaskan bahwa kehadiran pos-pos ini adalah elemen vital dalam peta jalan reformasi hukum dan transformasi pelayanan publik di Indonesia.
“Posbankum adalah wujud nyata dari reformasi hukum, keadilan sosial, dan pelayanan publik yang modern. Fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat pengaduan, tetapi juga menjadi forum konsultasi hukum, ruang mediasi yang humanis, serta rujukan hukum yang komprehensif bagi masyarakat, termasuk untuk pendampingan berperkara di pengadilan,” tambah Supratman.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, rangkaian kegiatan monumental ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyelenggaraan Posbankum tingkat nagari, desa, dan kelurahan.
Baca Juga: Pemko Padang Raih Skor Daya Saing Tertinggi di Sumatera Barat dan Lampaui Rata-rata Nasional
Kesepakatan strategis ini dijalin antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatra Barat dengan para kepala daerah serta pimpinan perguruan tinggi se-Sumatra Barat, guna memastikan keberlanjutan edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat rentan. [*/hdp]