Padang, Padangkita.com – Tingkat keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang kini tengah menjadi sorotan utama. Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat secara resmi memulai agenda tahunan untuk menilai kinerja Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemko Padang.
Proses penilaian ini ditandai dengan kunjungan langsung Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, beserta jajaran, yang menemui Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Ruang Kerja Wali Kota, Balai Kota Aia Pacah, Jumat (7/11/2025).
Di hadapan tim penilai, Wali Kota Fadly Amran menegaskan komitmen penuh Pemko Padang dalam menjamin hak publik atas informasi. Menurutnya, transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh layanan informasi di lingkungan Pemko Padang berjalan cepat, terbuka, dan sesuai ketentuan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujar Fadly Amran.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, menjelaskan bahwa penilaian ini merupakan mandat undang-undang untuk mengukur sejauh mana badan publik, termasuk Pemko Padang, telah patuh dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi.
Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi yang wajib diumumkan berkala, kecepatan respons terhadap permohonan informasi, hingga inovasi layanan PPID.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemko Padang melalui PPID dalam memberikan akses informasi. Tentu kami berharap ada peningkatan berkelanjutan demi penguatan pelayanan informasi di Sumatera Barat,” kata Musfi Yendra.
PPID berfungsi sebagai garda terdepan atau 'pintu gerbang' utama bagi masyarakat yang ingin mengakses data dan informasi resmi pemerintah.
Turut mendampingi Wali Kota dalam pertemuan strategis tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang, Boby Firman. Dalam kapasitasnya sebagai atasan PPID Utama Pemko Padang, Boby dan timnya memaparkan berbagai progres dan mekanisme layanan informasi yang telah berjalan di lingkungan Pemko Padang.
Baca Juga: Diskominfo Kota Padang Koordinasi dengan KI Sumbar Terkait Pembentukan KI Kota Padang
Penilaian ini diharapkan dapat memetakan kekuatan sekaligus area yang memerlukan perbaikan, sehingga Pemko Padang dapat terus meningkatkan kualitas transparansinya kepada publik. [*/hdp]
