Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengingatkan bahaya Corona pada klaster tertentu. Tidak saja klaster rumah dan perkantoran, presiden menyebut penyebaran kasus Covid-19 juga rentan pada penyelenggaraan Pilkada dan bisa menjadi klaster baru penyebaran virus.
Terjadinya peningkatan jumlah orang positif Corona memang menjadi suatu kekhawatiran pada rangkaian perhelatan pemilihan kepala daerah ini. Di beberapa daerah, saat pasangan calon (paslon) mulai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, dengan rencana ataupun tanpa rencana, ribuan massa ikut mengantar pasangan calon. Konvoi, arak-arakan hingga kerumunan pun tak terhindarkan.
Membatasi kehadiran pada saat pendaftaran bakal calon ini sudah disampaikan KPU dengan peraturannya tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam. Namun kenyataannya, yang namanya massa, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk ikut serta mengiringi langkah jagoannya yang hendak mendaftar.
Tahap pendaftaran bakal calon ini layaknya gerbang menuju perhelatan akbar Desember nanti. Di pintu gerbang, massa sudah tidak terkendali. Semua ingin ikut bergabung, ingin ikut mengiringi, dan unjuk gigi kekuatan massa masing-masing. Mungkin pasangan calon atau partai pengusung tidak memiliki rencana untuk mengumpulkan massa, tapi di lain sisi, masyarakat tergerak untuk ikut serta mendampingi.
Hal ini perlu disikapi pihak terkait, karena rangkaian Pilkada masih panjang. Walau gerbang Pilkada sudah kebobolan oleh kerumunan, tentu tahap berikutnya jangan terulang lagi. Apalagi pada 26 September nanti kampanye Pilkada 2020 sudah mulai ditabuh. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 5 Desember mendatang, kurang lebih dua bulan lamanya. Dalam rencananya, kampanye di masa pandemi ini tidak sama dengan kampanye sebelum-sebelumnya. Kampanye tahun ini, tak boleh ada kerumunan massa di lapangan, apalagi pakai acara dangdutan. Kampanye pun akan diarahkan untuk digelar secara virtual.
Bicara virtual tentu sudah bukan kata asing lagi bagi masyarakat kini. Sejak pandemi terjadi, bermacam kegiatan dilangsungkan secara virtual. Dari seminar, konferensi, belajar mengajar, jumpa pers hingga akad nikah pun ada yang digelar secara virtual. Cara ini memang menjadi solusi yang pas agar tidak ada kerumunan, tidak ada sentuhan, dan membuat jarak sangat terjaga.
Lalu bagaimana dengan kampanye virtual? Berkaca pada kegiatan virtual yang sudah dilakukan berbagai pihak, tentu penyelenggaraan kampanye daring ini perlu diperhatikan, baik dalam aspek efektivitasnya, ataupun juga risiko gangguannya.
Hal pertama yang tentu akan berbeda pada kampanye virtual dibanding kampanye langsung atau kampanye yang digelar di lapangan adalah massa yang hadir. Saat kampanye di lapangan, akan sangat minim sekali kehadiran pendukung dari paslon lain. Kalau pun ada ‘penyusup’ beratribut seolah sama, tentu tidak banyak jumlahnya.
Beda dengan dunia virtual, siapa saja bisa masuk. Positifnya, paslon bisa menjangkau lebih banyak pendengar. Namun, di lain sisi, jumlah pendengar belum tentu bisa memastikan peningkatan perolehan suara. Apalagi jika fakta yang didengar diputarbalikkan oleh orang tak bertanggung jawab, yang kemudian dijadikan bahan untuk menciptakan konfrontasi. Hati-hati. Perlu diwaspadai.
Kemudian, serangan siber yang dilancarkan peretas pada saat kampanye virtual berlangsung pun juga perlu menjadi perhatian dan mulai dipikirkan antisipasinya. Di beberapa kegiatan virtual hal ini memang pernah terjadi. Seperti tampilnya gambar tidak senonoh atau munculnya data-data kontra yang menganggu jalannya kegiatan, atau hal yang menyerang pribadi pembicaranya.
Pengamanan di dunia virtual mau tak mau harus disiapkan, kalau tidak mau kampanye malah akan mengurangi dukungan. Di salah satu layanan konferensi video Zoom, hal ini juga menjadi perhatian. Zoom Bombing, begitu istilahnya, serangan yang dilakukan oleh peretas saat membajak konferensi video yang sedang berlangsung. Hal yang bisa dilakukan untuk mengamankan konferensi virtual adalah dengan melakukan pengaturan yang tepat. Salah satunya dengan menggunakan opsi waiting room, sehingga mencegah tamu tidak diundang mengambil alih akun.
Dibanding webinar, rapat virtual atau belajar mengajar daring yang sudah jelas siapa partisipannya, tentu kampanye virtual belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Apalagi kampanye gaya ini mesti mengharuskan orang untuk menggunakan telepon pintar serta kuota dan signal yang cukup. Sebuah riset yang pernah dilakukan platform manajemen media sosial, HootSuite yang rilis pada Januari 2020 mencatat, jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan jaringan internet baru mencapai 64 persen.
Lalu bagaimana untuk mereka yang tidak memiliki akses?
Efektifnya kampanye tentu harus mampu mencakup dan menjangkau berbagai kalangan. Namun hal ini bisa diatasi dengan pembuatan konten video pendek yang bisa ditonton oleh masyarakat tanpa harus ikut dalam siaran live. Penggunaan media sosial semacam facebook dan Youtube (media sosial yang dikenal masyarakat umum), pun bisa menjadi media untuk menampilkan konten berisi informasi paslon serta visi misinya, yang bisa diputar ulang kapan saja.
Hal ini pun sebenarnya sudah pernah dilakukan di kampanye-kampanye agenda politik sebelumnya, bedanya, saat ini kampanye virtual-lah yang jadi program utama. Program utama tentu tidak boleh asal jadi. Apalagi kampanye gaya blusukan tentu sudah bukan hal mudah lagi untuk dilakukan paslon dengan kondisi pandemi yang masih terjadi ini. (*)
