Padang, Padangkita.com - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI menggelar acara silaturahmi dan buka bersama dengan perwakilan media, organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization - CSO), serta anggota perkumpulan pada Jumat (21/3/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan informasi terkait pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Selama lebih dari tiga dekade, KKI WARSI telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan fokus utama pada upaya penyelamatan hutan yang tersisa dan pendampingan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Upaya konservasi ini dijalankan oleh KKI WARSI di empat provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Kalimantan Utara.
Di Provinsi Sumatra Barat sendiri, KKI WARSI telah berhasil mendampingi sebanyak 47 izin kelola Perhutanan Sosial (PS) yang tersebar di delapan kabupaten, dengan total luasan mencapai 96.482 hektar.
Selain itu, KKI WARSI juga aktif melakukan upaya pemulihan tutupan hutan di areal PS yang mereka dampingi, dengan luas mencapai 67.818 hektar.
Manajer Program Pengelolaan Pengetahuan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya KKI WARSI, Riche Rahma Dewita, memaparkan berbagai capaian organisasi dalam menyelamatkan hutan dan memberdayakan masyarakat di sekitar hutan di Provinsi Sumatra Barat.
“KKI WARSI telah menyalurkan dana hibah untuk mendukung pengelolaan hutan dan pengembangan usaha berbasis masyarakat di Sumatra Barat kepada 13 Community Based Organization (CBO) dan 2 CSO dengan total dana sebesar Rp2,3 Miliar. Melalui penguatan kapasitas yang kami lakukan, para penerima dana hibah ini berhasil mendapatkan tambahan dana dari pihak ketiga sebesar Rp159 Juta, sehingga total dukungan dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 2,4 Miliar,” terang Riche.
Lebih lanjut, Riche menjelaskan berbagai kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, meliputi peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat, pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai ancaman, pengembangan usaha berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, pembangunan jaringan antar komunitas serta akses ke pasar lokal untuk penjualan produk, pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan usaha dan pengamanan hutan, hingga mobilisasi dukungan untuk kebijakan dan pendanaan lainnya.
Upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal di sekitar hutan yang diinisiasi oleh KKI WARSI di Provinsi Sumatra Barat juga berhasil memanfaatkan mekanisme imbal jasa lingkungan melalui program Pohon Asuh (pohonasuh.org).
Program ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp570 Juta dari 1.593 pohon yang telah diasuh. Selain itu, KKI WARSI juga mendampingi 23 kelompok usaha yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sumatra Barat, yang terdiri dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Kelompok Perempuan (KP).
Sebanyak lima kelompok usaha telah berhasil mengembangkan usaha berkelanjutan dan menembus pasar lokal, yaitu KUPS Kopi Payung Sirukam (kopi), KUPS Kompos Kayu Balang Sirukam (kompos), KUPS Kompos Pakan Rabaa (kompos), KUPS Beras Organik Simancuang (beras), dan KP Ruhama (minuman serbuk daun gambir).
Bekerja sama dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat, pertanian organik juga dikembangkan di beberapa nagari di Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, Solok dan Lima Puluh Kota dengan total luasan mencapai 6,2 hektar.
KKI WARSI juga memiliki komitmen kuat untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial, dalam pengelolaan dan penjagaan hutan.
Sebanyak 26 perempuan dari 12 nagari telah berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari serta mendapatkan akses untuk pengelolaan dan perlindungan hutan.
Selain itu, 31 pemuda telah dilatih dalam bidang jurnalisme warga dan aktif melakukan publikasi terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di nagari mereka.
Untuk meningkatkan pengelolaan data potensi nagari dan partisipasi masyarakat, KKI WARSI berhasil melakukan pendampingan digitalisasi data ruang mikro menggunakan PRM-AID di enam nagari, yaitu Aia Batumbuk, Sirukam, Kumanis, Tanjung Bonai Aur, Silantai, dan Alam Pauh Duo.
Dewan Anggota KKI WARSI, Rahmat Hidayat, dalam sambutannya menyoroti pentingnya menyelaraskan kepentingan ekonomi dan ekologi. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Solok Selatan yang mengalami peningkatan frekuensi banjir sebagai dampak dari perubahan fungsi hutan menjadi pertambangan.
“Kita butuh pemimpin yang mampu menjalankan amanah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi. Komitmen kami ke depan adalah mengambil jalan tengah, di mana jalan ini melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, jurnalis, tokoh agama, sektor privat, dan lain-lain,” tegas Rahmat.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Instruksikan Sejumlah OPD Dukung Program Perhutanan Sosial
Dalam upaya memperkuat pengelolaan hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di areal Perhutanan Sosial, KKI WARSI telah menyusun kerangka penggunaan dana lingkungan hidup bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat (RBP-GCF) serta telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Sijunjung terkait pemberdayaan masyarakat nagari dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. [*/hdp]
