Padang, Padangkita.com - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sumatra Barat (Sumbar) Duski Samad mengakui masih banyak masjid yang belum benar-benar menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
Namun, kata Duski, tidak bisa disalahkan kepada pengurus masjid atau jemaah saja. Ia menilai, hal itu disebabkan karena pemerintah yang tidak efektif. Pemerintah yang dimaksud Duski, mulai dari level puncak hingga ke tingkat terendah, Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT.
Termasuk juga aparat penegak hukum hingga level terbawah, seperti Kapolsek dan Danramil.
“Saya ingin katakan, pemerintah itu tidak efektif! Terutama soal sosialisasi dan pendekatan langsung ke masyarakat. Pemerintah cuma di awang-awang saja. Mengeluarkan edaran, maklumat dan sebagainya. Padahal, sekarang itu masalahnya di level operasional, pengawasan langsung di bawah,” ujar Duski yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbar, ketika berbincang dengan Padangkita.com, Minggu (25/7/2021).
Soal adanya survei yang menyebutkan tokoh agama dapat kepercayaan besar masyarakat soal informasi Covid-19, Duski menyatakan, bahwa selama ini tokoh agama memang sudah berperan. Kalau memang ada penceramah agama yang masih menyebarkan informasi tidak benar tentang Covid-19, maka saran Duski, panggil dan tegur.
“Tapi sekarang persoalannya bukan itu. Yang dibutuhkan sekarang, aparat pemerintah, terutama di tingkat bawah, seperti Camat, Kapolsek, Danramil, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, turun langsung ke masjid-masjid, adakan pertemuan. Berikan penjelasan. Kalau ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tegur. Itu yang sekarang diperlukan,” ungkap Duski.
Dari data tahun 2020, jumlah masjid di Sumatra Barat (Sumbar) tercatat sebanyak 16.325 masjid. Sekitar sepertiganya berada di 6 kota, sisanya tersebar di 13 kabupaten. Sejalan dengan masih melonjaknya kasus Corona (Covid-19), beberapa kota di Sumbar, kini memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Agustus.
Khusus yang di Kota Padang, berdasarkan pantauannya, kata Duski, sudah banyak yang menerapkan protokol kesehatan, seperti mengatur jarak saf dalam masjid saat salat berjemaah, mewajibkan jemaah pakai masker, dan jemaah harus membawa sendiri sajadah dari rumah.
Nah, yang masih belum benar-benar menerapkan prokes adalah masjid-masjid yang berada di pinggiran kota. Di sinilah, lanjut Duski, tugas aparat pemerintah tersebut.
“Jadi, begini. Misalnya, ada masjid yang tidak menjalankan prokes. Camat, Lurah, Ketua RW, RT, datangi. Sampaikan dan tegur. Saya kira, kalau itu dilakukan, semua juga akan patuh. Sudah dilakukan ndak hal itu? Sekarang pendekatannya tidak formal lagi, tapi langsung ke lapangan tingkat operator,” ujar Mantan Ketua Majelis Ulama (MUI) Kota Padang itu.
Soal bagaimana membuat masjid dan warga patuh prokes ini, lanjut Duski, sudah pernah disampaikannya langsung ke Wali Kota Padang. Setidaknya, kata dia, ada tiga yang harus dilakukan pemerintah
Pertama, perketat aturan di tingkat pejabat dan semua aparatur sipil negara (ASN). Jika ada yang melanggar langsung sanksi dua kali lipat lebih berat. Dengan demikian, kata Duski, pejabat dan semua ASN bisa menjadi teladan dalam penerapan prokes.
Kedua, pejabat turun langsung ke masyarakat, ke masjid-masjid, adakan pertemuan dan sosialisi soal Covid-19. Menurut Duski, bagi masjid yang berada di lingkungan penduduk terdidik, sekarang sudah mematuhi prokes. Bagi yang belum melaksanakan prokes, pengurus dan jemaahnya memang perlu pressure dari pemerintah.
Baca juga: Survei: Soal Informasi Covid-19, Masyarakat Sumbar Lebih Percaya Tokoh Agama Ketimbang Dokter
Ketiga, barulah law enforcement atau penegakan hukum. Jika, dua langkah sebelumnya telah dilakukan maka, kata Duski, baru ada penindakan.
“Bagi yang salah tindak! Kasih sanksi. Berani gak? Itu semua sudah saya sampaikan ke Wali Kota Padang,” ujar Duski yang juga Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang. (*/pkt)
