Simpang Empat, Padangkita.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan kesiapan untuk membangun infrastruktur, mulai dari fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) yang rusak berat akibat gempa di Pasaman Barat (Pasbar) dan Pasaman.
Kesiapan Kementerian PUPR diungkapkan dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI, Gubernur Sumbar, Bupati Pasaman, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat di Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (18/04/2022) lalu.
Bangunan yang terdampak akan ditangani Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatra Barat (Sumbar).
“Kita akan melakukan tindakan nyata terkait penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang pada bangunan-bangunan di lokasi yang terdampak. Sampai saat ini kami masih melakukan perencanaan terhadap bangunan yang rusak parah misalnya sekolah, paling tidak tahun 2023 sudah dilakukan pembangunannya,” ungkap Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Essy Asiah.
Pada bidang perumahan, kata dia, juga diharapkan dapat dibangun kembali rumah-rumah yang rusak melalui program bedah rumah atau yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Pada dasarnya kami siap, mau bangun 2.000 atau 1.500 kami siap dengan BSPS. Kami akan siapkan dananya yang mana setiap penerima bantuan akan mendapatkan Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk tenaga pekerjanya,” kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatra III Zubaidi.
Baca juga: Pengungsi Gempa Pasbar Tarawih di Masjid Darurat, Sahur dan Berbuka Disediakan Dapur Umum
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras berharap agar Kementerian PUPR dapat mengambil langkah intervensi untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat gempa di Pasaman Barat dan Pasaman, seperti penanganan jalan daerah melalui diskresi seraya menunggu peraturan turunan dari UU Jalan terbaru. [*/pkt]
