Jakarta, Padangkita.com — Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar dugaan praktik permainan harga dan manipulasi standar mutu beras fortifikasi yang dijual jauh di atas harga keekonomian. Komoditas pangan bergizi tinggi yang dirancang khusus untuk menekan angka tengkes (stunting) dan kekurangan gizi pada kelompok masyarakat rentan tersebut ditemukan dijual hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal, secara kualitas, beras tersebut disinyalir tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pengujian laboratorium internal Kementan terhadap sampel beras fortifikasi yang diambil dari berbagai daerah. Pengujian menunjukkan adanya produk yang dipasarkan tanpa memenuhi parameter SNI 9314:2024 tentang Kernal Fortifikan serta SNI 9372:2025 tentang Beras Fortifikasi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa praktik spekulasi dan manipulasi mutu pangan gizi ini sangat mencederai program prioritas nasional dalam penanganan stunting.
“Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Beras ini harus diperkaya vitamin B, asam folat, vitamin B12, zat besi, seng, dan kandungan lainnya sesuai persyaratan. Tapi hasil laboratorium kami menunjukkan ada yang tidak sesuai ketentuan. Ini darurat kedua. Memang tidak taubat,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Berdasarkan pemantauan lapangan, rata-rata beras fortifikasi beredar di pasaran pada kisaran Rp22.000 per kilogram. Namun, tim pengawas Kementan juga menemukan produk yang dibanderol hingga Rp42.000 per kilogram.
Amran menjelaskan, margin harga tersebut sama sekali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan komponen biaya produksi. Formulasi penambahan kernel fortifikan gizi micro ke dalam beras medium pada dasarnya hanya memerlukan tambahan biaya berkisar Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram.
“Kalau ditambahkan kernel fortifikasi dengan vitamin dan mineral, tambahan biayanya hanya sekitar Rp700 sampai Rp1.000 per kilogram. Dengan menggunakan beras medium, seharusnya harga akhirnya masih sangat wajar. Tapi ini dijual Rp20 ribu, bahkan ada yang Rp42 ribu per kilogram. Masuk akal tidak?” tegas Amran.
Ia menyayangkan komoditas yang difungsikan sebagai intervensi gizi bagi anak-anak dan ibu hamil rentan justru dimanfaatkan produsen nakal untuk meraup keuntungan berlebih.
“Ini diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Tapi justru dijual sampai Rp42 ribu. Adil tidak? Ini yang harus kita luruskan,” tuturnya.
Menindaklanjuti temuan lapangan dan hasil laboratorium tersebut, Kementan bersama Badan Pangan Nasional langsung mengambil langkah sanksi administratif dan hukum. Amran telah menginstruksikan jajaran teknis untuk segera mencabut izin edar seluruh produk beras fortifikasi yang terbukti menyalahi SNI.
Untuk penanganan ranah pidana, Kementan menggandeng Satgas Pangan dan segera berkoordinasi secara resmi dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Saya sudah perintahkan Sestama dan Dirjen, cabut izinnya. Produk yang tidak sesuai ketentuan tidak boleh lagi diedarkan. Untuk dugaan pidananya langsung kami serahkan ke Satgas Pangan. Berikutnya saya juga akan menyurat langsung kepada Kapolri,” kata Amran.
Berdasarkan rekapitulasi data sampel yang diperiksa, Kementan mengkalkulasikan potensi nilai penyimpangan peredaran beras fortifikasi tak sesuai standar ini dapat mencapai sekitar Rp71 triliun. Angka ini merupakan estimasi awal yang akan dijadikan dasar penelusuran lebih mendalam oleh aparat penegak hukum.
“Ini baru sampel yang kami ambil. Potensinya sekitar Rp71 triliun. Ini masih asumsi awal dan akan kami tindak lanjuti sampai tuntas,” jelasnya.
Langkah tegas ini, lanjut Amran, merupakan bagian dari penegakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyapu bersih praktik korupsi dan aksi mafia di sektor pangan nasional.
“Substansinya bukan sekadar hitung-hitungan rupiah. Presiden memerintahkan kami memberantas mafia dan koruptor di sektor pangan. Itu yang sedang kami jalankan,” tegas Amran.
Amran menegaskan siap menanggung segala konsekuensi jabatan demi mengawal ketahanan pangan dan melindungi hak 286 juta rakyat Indonesia.
Baca Juga: Capaian Opini WTP 7 Tahun Berturut-turut Kementan Diapresiasi
“Saya siap mempertaruhkan segalanya demi petani dan demi 286 juta rakyat Indonesia. Kalau risikonya saya harus kehilangan jabatan, tidak apa-apa. Yang penting mafia pangan harus kita kejar,” pungkasnya. [*/hdp]